Kemudian, soal kebutuhan regulasi skema G2B dalam ekosistem haji dan umrah. Setidaknya merancang skema terbaik bagi jamaah haji dan umrah asal Indonesia. Dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pemerintah mesti memastikan proteksi terhadap calon jamaah.
Proteksi tersebut bila penyelenggaraan haji dan umrah dibebaskan, lantas siapa yang dapat mengakses. Kemudian dampaknya seperti apa. Termasuk bila haji dan umrah diproteksi, dampaknya bagaimana. Sementara bila dibebaskan, suudah terdapat banyak aplikasi yang menawarkan langsung ke masyarakat tiket penerbangan hingga penginapan.
“Mereka booking, mereka tinggal berangkat di sana hotelnya ada, pesawatnya ada dan tidak ada yang bisa mencegah, lalu apa gunanya UU,” ujarnya.
Dia mengusulkan tentang sinkronisasi kebijakan antar kementerian yang diatur oleh pemerintah bersama Komisi VIII melalui revisi UU 8/2019. Khususnya terkait digitalisasi yang menjadi domain Kemenag dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji. Karenanya, Kemenag mesti menggandeng semua stakholder.
“Maka gandenglah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, karena ini semuanya platform digital,” pungkasnya.