"Sebenarnya bukan ada perumahan hanya sekadar update kontrak yang belum kita kerjakan, karena proses politik anggaran belum selesai," ucapnya.
Menurutnya, petugas OP adalah garda terdepan dalam menjaga irigasi yang menopang ketahanan pangan nasional mendukung program yang menjadi prioritas Presiden Prabowo. Tanpa mereka, kata dia, swasembada pangan bisa terganggu, karena peran OP sangat strategis di lapangan, utamanya mengurusi irigasi guna mengairi sawah.
Dody juga mengatakan pemerintah terus mengupayakan langkah strategis agar semakin banyak tenaga kerja terserap di sektor infrastruktur, baik melalui optimalisasi program kerja maupun penambahan anggaran, guna mendukung pencapaian program prioritas pemerintah sekaligus mengawal kesejahteraan para petugas OP.
Selain itu, dirinya berkomitmen untuk mempercepat politik anggaran yang berlangsung. Jika telah selesai, pihaknya berjanji akan memperpanjang kontrak pegawai OP.
"Kita berusaha mempercepat politik anggaran agar bisa segera selesai. Kemudian beberapa minggu lalu saya sudah menginformasikan kepada Dirjen Sumber Daya Air, sementara waktu tanda tangan kontrak dengan para OP. Nanti begitu semua anggaran ditetapkan efektif, berarti kita tinggal bayar rapel. Kalau hari ini ada beberapa teman OP berkenan tetap melanjutkan pekerjaan, memang itu sangat sangat diperlukan supaya meraih swasembada pangan, saya mengucapkan terima kasih," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus mengatakan terkait kebijakan efisiensi anggaran, Komisi V DPR RI meminta mitra kerja untuk tetap memprioritaskan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, dan mempertahankan performa infrastruktur konektivitas yang telah terbangun.
"Termasuk menjamin keberlanjutan kegiatan yang telah selesai proses lelang/tender, utamanya kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian," kata Lasarus.
