Pada bidang Cipta Karya, digunakan untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 750 liter/detik, pengelolaan air limbah mencakup 2.000 KK dan pengelolaan persampahan dengan target 700 KK.
“Kegiatan prioritas lain pembangunan Prasarana Strategis meliputi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah sebanyak 85 unit, rehab atau renov Perguruan Tinggi 11 unit, rehab/renov 4 pasar, pembangunan 2 unit prasarana olahraga, dan 4 unit prasarana lainnya (Puskesmas),” katanya.
Sebagai informasi, anggaran Kementerian PU diefisiensi senilai Rp81,38 triliun, sehingga pagu awal anggaran pada 2025 sebesar Rp110,95 triliun, kini menjadi Rp29.57 triliun.
Adapun efisiensi anggaran tersebut berimplikasi terhadap 10 perubahan pola kerja dari Kementerian PU, antara lain, pembatalan kegiatan fisik, pembatalan pembelian alat baru penggunaan dana tanggap darurat selektif dan efisien, pembatasan perjalanan dinas, paperless office, pendanaan kegiatan operasional, peniadaan rapat atau seminar luring, peniadaan belanja kehumasan kurang prioritas, efisiensi belanja operasional, dan efisiensi belanja non operasional.
Lebih lanjut, menanggapi isu bahwa petugas OP dirumahkan, Dody menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Adapun pegawai yang dimaksud yakni petugas operasi dan pemeliharaan (OP) sumber daya air yang tengah viral di media sosial. Dody mengatakan pihaknya bukan merumahkan, tetapi memang pegawai OP itu dikontrak setiap tahunnya dan saat ini kontraknya sudah selesai, serta menunggu perpanjangan kontrak yang akan dilakukan setelah anggaran tersedia.
"Bukan dirumahkan, memang kontrak kerjanya habis. Jadi teman-teman OP ini kita kontrak tahunan, per tahun kita update. Ini agak sedikit terlambat. Semua kontrak selesai di bulan November-Desember," ucapnya dilansir dari Instagram resmi @kementerianpu, Kamis (13/2).
Ia menjelaskan berakhirnya kontrak OP itu karena belum finalnya alokasi anggaran Kementerian PU setelah ada rencana efisiensi. Maka dari itu, Kementerian PU belum melanjutkan kontrak para pegawai OP. Dody menyampaikan saat ini proses efisiensi anggaran masih berlangsung dan jika alokasi telah selesai, maka baru bisa dibayarkan kontrak para pegawai OP.
