Argumentasi Hukum Hilangnya Status WNI

Argumentasi Hukum Hilangnya Status WNI

Fitri Novia Heriani
Status kewarganegaraan Indonesia dapat hilang secara otomatis dengan beberapa sebab. Salah satunya karena bergabung dengan tentara asing dan ketiadaan dokumen penegasan kewarganegaraan.
Argumentasi Hukum Hilangnya Status WNI
Hukumonline

Seorang warga negara Indonesia (WNI) bernama Satria Arta Kumbara kehilangan kewarganegaraan setelah bergabung dengan tentara Rusia. Usut punya usut, Satria merupakan mantan anggota Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Dia dipecat dari TNI AL karena melakukan desersi atau meninggalkan tugas tanpa izin sejak 13 Juni 2022. Desersinya berdasarkan putusan in absentia (putusan tanpa kehadiran terdakwa) Pengadilan Militer (Dilmil) II-08 Jakarta pada 6 April 2023 dengan Perkara Nomor 56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 dan telah berkekuatan hukum tetap melalui Akta Nomor AMKHT/56-K/PM.II-08/AL/IV/2023 bertanggal 17 April 2023.

Satria menyampaikan responsnya atas pencabutan kewarganegaraan tersebut. Berdasarkan rekaman video yang diunggah oleh beberapa media, dia menolak disebut sebagai pengkhianat. Keputusan itu sudah dipertimbangkan secara matang oleh dirinya setelah keluar dari Korps Marinir. Satria mengungkapkan dirinya merasa sudah tidak menemukan tempat lagi di Korps Marinir dan menegaskan masih mencintai Indonesia.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas buka suara atas pencabutan kewarganegaraan Satria. Menurut Supratman, apa yang dilakukan Satria telah memenuhi syarat untuk kehilangan kewarganegaraan Indonesia lantaran menjadi tentara aktif Rusia. Supratman mengakui pihaknya sudah melakukan pengecekan pada sistem www.kewarganegaraan.ahu.go.id. Hasilnya, Satria memang belum/tidak mengajukan permohonan kehilangan kewarganegaraan. Tetapi dia mengatakan status kewarganegaraan bisa hilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU Kewarganegaraan).

Status kewarganegaraan seseorang diatur menurut UU Kewarganegaraan. Isi Pasal 23 huruf d dan huruf e UU Kewarganegaraan menetapkan bahwa WNI kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. "Berdasarkan undang-undang kita, tidak boleh seorang warga negara Indonesia terlibat atau aktif di militer asing tanpa izin Presiden. Kalau dia tidak punya izin, maka status kewarganegaraannya hilang," ujar Supratman.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info