- Naik Heli
MAKI melaporkan Firli ke Dewas KPK. Kali ini atas dugaan pelanggaran kode etik karena menggunakan helikopter mewah saat kunjungan di Sumatera Selatan. Dalam sidang etik, ia dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi ringan.
- OTT UNJ
KPK sempat dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di UNJ, namun belakangan kasus itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan kemudian dihentikan karena tidak ada penyelenggara negara yang terlibat. Kasus ini pun masuk sidang etik Dewan Pengawas dan memutuskan Plt Direktur Pengaduan Masyarakat Aprizal dihukum ringan karena dalam pesan WhastApp menggunakan kata OTT. Namun yang menarik dalam putusan disebut ada peran Firli Bahuri sehingga OTT itu dilaksanakan.
- Kenaikan gaji
Kontroversi lainnya yaitu mengenai adanya usulan kenaikan gaji. Sebelumnya gaji pimpinan KPK ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, gaji pokok Ketua KPK sebesar Rp 5.040.000 dan Wakil Ketua KPK sebesar Rp 4.620.000. Selain gaji pokok, Pimpinan KPK mendapatkan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, hingga tunjangan hari tua. Jika dijumlahkan, Ketua KPK yang saat ini dijabat Firli Bahuri mendapatkan Rp 123.938.500. Sementara itu, wakilnya, yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, menerima Rp 112.591.250. Setelah hal ini mengemuka, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Pimpinan KPK sebelumnya juga meminta agar pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang hak keuangan pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dihentikan lantaran pandemi virus Corona. Revisi PP itu salah satunya terkait usulan kenaikan gaji untuk pimpinan KPK, kemudian Ali juga menyebut kenaikan gaji ini merupakan inisiatif dari Kemenkumham.
- Mobil dinas
Terungkapnya anggaran mobil dinas ini memang menjadi polemik, karena selain terkesan tertutup dan tidak diketahui publik, adanya anggaran mobil dinas ini belum pernah terjadi selama periode pimpinan sebelumnya. Sorotan juga bertambah tajam karena hal ini muncul di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pemerintah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk pandemi ini yaitu Rp405 triliun. Anggaran ini diusulkan pada Juni 2020 sebesar Rp1,8 triliun dan disahkan DPR RI pada 14 September 2020 sebesar Rp1,3 triliun dan juga tanpa berdiskusi dengan Dewan Pengawas.
- Struktur gemuk
terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) dimana struktur organisasi lembaga yang kini berada dibawah naungan eksekutif tersebut jauh lebih gemuk daripada sebelumnya. Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya mengklaim dalam penataan ulang organisasi melalui Peraturan Komisi (Perkom) No.7 Tahun 2020, KPK “hanya” menambah total 7 posisi jabatan baru yang terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3 serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus. Aturan ini menjadi polemik karena selain berpotensi “membagi” jabatan, juga bertolak belakang dengan tujuan KPK mengembalikan kerugian keuangan negara. Sebab dengan bertambahnya struktur ini maka otomatis biaya pengeluaran gaji pegawai pun turut membengkak.
Prestasi:
- Empat OTT Kepala Daerah
Kepala daerah pertama yang kena tangkap tangan KPK adalah Bupati Sidoarjo Saiful Illah, namun Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut OTT ini hanya melanjutkan dari periode sebelumnya. OTT lainnya yang dilakukan KPK era Firli adalah penangkapan pasangan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang diketahui keduanya merupakan pasangan suami-istri. Kemudian kepala daerah ketiga adalah Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna,yang menjadikan daerah ini tiga kali berturut-turut pimpinannya terlibat kasus korupsi. KPK juga menangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo pada 4 Desember. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut tahun anggaran 2020.
- OTT Komisioner KPU
Pada awal masa jabatan, selain Bupati Sidoarjo KPK juga menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun penangkapan ini dinodai kontroversi yang disebutkan diatas, yaitu belum ditemukannya Harun Masiku selaku pemberi suap dalam perkara ini, penggeladahan kantor partai politik yang urung dilaksanakan hingga mutasi Kompol Rosa.
