Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati pada 9 Desember 2020 kemarin tidak terlalu hingar bingar seperti biasa. Tidak ada acara marathon yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti pada tahun-tahun berikutnya yang melibatkan para petinggi negara hingga Presiden ataupun Wakil Presiden RI.
Hakordia pada tahun ini juga penanda satu tahun kinerja para komisioner KPK yang baru di bawah kepemimpinan Firli Bahuri sekaligus satu tahun berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK yang disahkan pada 17 September 2019 kemarin yang menuai kontroversi karena dianggap melemahkan pemberantasan korupsi.
Senada dengan UU KPK baru, kinerja Firli Bahuri dan kawan-kawan selaku komisioner juga menuai kontroversi. Kritikan terus menerus mengalir terhadap para komisioner yang dianggap kurang mumpuni menduduki jabatan tertinggi di lembaga antirasuah. Kritikan tersebut juga tak lepas dari beragam kontroversi lainnya pada saat pemilihan komisoner oleh DPR RI, seperti Nurul Ghufron yang dianggap “belum cukup umur” menjabat sebagai pimpinan dan Firli sendiri yang sempat kena sanksi etik pada saat menjabat sebagai Deputi Penindakan di KPK. (Baca Juga: Ajay Priatna Menambah Daftar Panjang Wali Kota Cimahi Terjerat Korupsi)
Bisa dibilang, kinerja komisioner baru hampir tidak ada prestasi yang dibanggakan sebelum adanya dua Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan dua menteri di pemerintahan Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. OTT yang dilakukan terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara seperti Oase di tengah beragam kontroversi yang ada.
Meskipun, ada sejumlah rumor yang mengatakan OTT ini berkaitan dengan reshuffle kabinet yang sebelumnya sempat diutarakan Presiden Jokowi. Selain itu rumor lain juga menyebut OTT ini ada hubungannya dengan persaingan untuk menjadi Kapolri dimana Jenderal Polisi Idham Azis akan purna tugas pada 2021 mendatang. (Baca Juga: Mengapa Mensos Diduga Korupsi Dana Bansos Tak Diancam Hukuman Mati?)
Indonesia Police Watch (IPW) sebelumnya menyebut Firli berpeluang menggantikan Kapolri Idham Azis, apalagi ia juga salah satu Jenderal Bintang Tiga aktif dan pernah menjadi Wakapolda Jawa Tengah, Kapolda Nusa Tenggara Barat dan terakhir Kapolda Sumetera Selatan dan Kabarhankam Polri sebelum dilantik sebagai Ketua KPK.
Terlepas dari itu, apa OTT yang dilakukan KPK terhadap dua menteri tersebut memang patut diapresiasi seperti yang diserukan Menkopolhukam Mahfud MD dalam akun twitternya. “Bravo KPK,” cuit Mahfud dalam akun twitter resmi miliknya @mohmahfudmd beberapa waktu lalu. (Baca Juga: KPK Tetapkan Menteri Edhy Prabowo Tersangka Penerima Suap)
Namun jika OTT ini dianggap sebagai bukti KPK tidak dilemahkan, penyidik senior KPK Novel Baswedan tidak sepakat dengan hal tersebut. Menurut Novel, pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK tetap harus disuarakan agar lembaga antirasuah yang telah menjadi salah satu rumpun eksekutif ini selalu mendapat dukungan pemerintah dalam penegakan hukum.
Terlebih KPK tidak lagi independen, karena berada di bawah kekuasaan eksekutif, hingga pegawainya diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). "Saya kira pelemahan KPK yang selama ini harus tetap di suarakan agar pemerintah memperkuat upaya memberantas korupsi itu terus bersemangat dan peduli dengan upaya memberantas korupsi," kata Novel lewat pesan singkat, Rabu (9/12).
Menurut Novel, masalah korupsi semakin lama semakin nyata dirasakan. Karenanya dia meminta masyarakat untuk tetap kritis dalam mengawal isu pemberantasan korupsi. “Masalah korupsi di sektor itu menjadi masalah yang banyak dibicarakan, bukan terkait dengan kerja tempat lain lagi tentunya kita terus harus menjaga semangat untuk mau kritis dan peduli terhadap masalah korupsi,” kata Novel.
Kontroversi minim prestasi
Hukumonline merangkum sejumlah kontroversi di masa kepemimpinan Firli Bahuri dan berikut juga dengan “prestasinya”. Berikut daftarnya:
Kontroversi:
- Kasus Harun Masiku
Harun Masiku hingga kini masih menjadi kontroversi, baik itu tentang keberadaannya yang belum menemui titik terang, proses “penyergapan” penyidik KPK oleh oknum penegak hukum lain yang tidak dijabarkan secara transparan oleh pimpinan KPK, penggeladahan kantor PDI P yang urung dilaksanakan, hingga pengembalian penyidik KPK Kompol Rosa yang diduga merupakan buntut dari perkara ini.
- Penangkapan sebelum mengumumkan status tersangka
Sempat ada yang berbeda dari KPK di bawah kepemimpinan Firli. Adalah kerja senyap yang digaungkan Firli tetapi malah berbuah kritik. Bermula dari penangkapan dua tersangka baru dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas PUPR Muara Enim. Kedua tersangka itu ditangkap pada Minggu (26/4), lalu diumumkan keesokan harinya, Senin (27/4). Tersangka yang diciduk yakni Ketua DPRD Muara Enim Aries HB dan Plt Kadis PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi. Keduanya terlibat dalam kasus korupsi yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Ahmad Yani. Setelah itu, KPK konsisten menerapkan prosedur seperti ini. Dalam pertemuan dengan media Selasa (8/12) kemarin, Firli menyatakan cara seperti ini untuk mengurangi adanya upaya praperadilan yang dilakukan para tersangka.
- Tak pakai masker
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyebut Firli Bahuri tidak mematuhi protokol kesehatan penanganan virus Corona (COVID-19) saat berkunjung ke Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan. MAKI pun melaporkan Filri Bahuri ke Dewas KPK atas dugaan pelanggaran kode etik karena tidak mematuhi protokol kesehatan dengan tidak memakai masker hingga bertemu dengan sejumlah anak kecil dengan jarak yang berdekatan saat kunjungan itu. Namun Firli mengatakan tuduhan itu tidak benar. Firli menegaskan telah mematuhi aturan protokol kesehatan penanganan COVID-19 saat berkunjung ke makam orang tahunya ke Kabupaten OKU tersebut. Bahkan, Firli mengaku membawa tiga jenis masker saat kunjungan tersebut.
- Naik Heli
MAKI melaporkan Firli ke Dewas KPK. Kali ini atas dugaan pelanggaran kode etik karena menggunakan helikopter mewah saat kunjungan di Sumatera Selatan. Dalam sidang etik, ia dinyatakan bersalah dan dikenakan sanksi ringan.
- OTT UNJ
KPK sempat dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di UNJ, namun belakangan kasus itu dilimpahkan ke Polda Metro Jaya dan kemudian dihentikan karena tidak ada penyelenggara negara yang terlibat. Kasus ini pun masuk sidang etik Dewan Pengawas dan memutuskan Plt Direktur Pengaduan Masyarakat Aprizal dihukum ringan karena dalam pesan WhastApp menggunakan kata OTT. Namun yang menarik dalam putusan disebut ada peran Firli Bahuri sehingga OTT itu dilaksanakan.
- Kenaikan gaji
Kontroversi lainnya yaitu mengenai adanya usulan kenaikan gaji. Sebelumnya gaji pimpinan KPK ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 29 Tahun 2006 tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, dan Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, gaji pokok Ketua KPK sebesar Rp 5.040.000 dan Wakil Ketua KPK sebesar Rp 4.620.000. Selain gaji pokok, Pimpinan KPK mendapatkan sejumlah tunjangan, seperti tunjangan jabatan, tunjangan kehormatan, tunjangan perumahan, tunjangan transportasi, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa, hingga tunjangan hari tua. Jika dijumlahkan, Ketua KPK yang saat ini dijabat Firli Bahuri mendapatkan Rp 123.938.500. Sementara itu, wakilnya, yaitu Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango, menerima Rp 112.591.250. Setelah hal ini mengemuka, Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan Pimpinan KPK sebelumnya juga meminta agar pembahasan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2015 tentang hak keuangan pimpinan KPK di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) dihentikan lantaran pandemi virus Corona. Revisi PP itu salah satunya terkait usulan kenaikan gaji untuk pimpinan KPK, kemudian Ali juga menyebut kenaikan gaji ini merupakan inisiatif dari Kemenkumham.
- Mobil dinas
Terungkapnya anggaran mobil dinas ini memang menjadi polemik, karena selain terkesan tertutup dan tidak diketahui publik, adanya anggaran mobil dinas ini belum pernah terjadi selama periode pimpinan sebelumnya. Sorotan juga bertambah tajam karena hal ini muncul di tengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) di mana banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan pemerintah mengeluarkan anggaran cukup besar untuk pandemi ini yaitu Rp405 triliun. Anggaran ini diusulkan pada Juni 2020 sebesar Rp1,8 triliun dan disahkan DPR RI pada 14 September 2020 sebesar Rp1,3 triliun dan juga tanpa berdiskusi dengan Dewan Pengawas.
- Struktur gemuk
terbitnya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Ortaka) dimana struktur organisasi lembaga yang kini berada dibawah naungan eksekutif tersebut jauh lebih gemuk daripada sebelumnya. Juru Bicara KPK Ali Fikri sebelumnya mengklaim dalam penataan ulang organisasi melalui Peraturan Komisi (Perkom) No.7 Tahun 2020, KPK “hanya” menambah total 7 posisi jabatan baru yang terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat eselon 1 dan 5 pejabat setara eselon 3 serta 1 pejabat non-struktural yaitu staf khusus. Aturan ini menjadi polemik karena selain berpotensi “membagi” jabatan, juga bertolak belakang dengan tujuan KPK mengembalikan kerugian keuangan negara. Sebab dengan bertambahnya struktur ini maka otomatis biaya pengeluaran gaji pegawai pun turut membengkak.
Prestasi:
- Empat OTT Kepala Daerah
Kepala daerah pertama yang kena tangkap tangan KPK adalah Bupati Sidoarjo Saiful Illah, namun Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyebut OTT ini hanya melanjutkan dari periode sebelumnya. OTT lainnya yang dilakukan KPK era Firli adalah penangkapan pasangan Bupati Kutai Timur Ismunandar dan Ketua DPRD Kutai Timur Encek Unguria yang diketahui keduanya merupakan pasangan suami-istri. Kemudian kepala daerah ketiga adalah Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Priatna,yang menjadikan daerah ini tiga kali berturut-turut pimpinannya terlibat kasus korupsi. KPK juga menangkap Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo pada 4 Desember. Dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Banggai Laut tahun anggaran 2020.
- OTT Komisioner KPU
Pada awal masa jabatan, selain Bupati Sidoarjo KPK juga menangkap Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Namun penangkapan ini dinodai kontroversi yang disebutkan diatas, yaitu belum ditemukannya Harun Masiku selaku pemberi suap dalam perkara ini, penggeladahan kantor partai politik yang urung dilaksanakan hingga mutasi Kompol Rosa.
- Penangkapan Nurhadi
KPK menangkap eks Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi dan menantunya, Rezky Herbiyono, Senin (1/6/2020) malam. Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango mengatakan, Nurhadi dan Rezky ditangkap di sebuah rumah, kawasan Simprug, Jakarta Selatan. Keduanya merupakan tersangka suap dan gratifikasi pengaturan perkara dengan nilai Rp83 miliar.
- OTT Dua Menteri
Penangkapan yang dilakukan KPK terhadap Menteri KKP Edhy Prabowo dan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam waktu terpisah seperti angin segar dalam pemberantasan korupsi. Apalagi sebelumnya KPK justru lebih sering memunculkan kontroversi daripada prestasi. Namun penangkapan ini setidaknya membuktikan kalau KPK memang “masih ada”.
