Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memudahkan masuknya investor ke Indonesia terutama di bidang hulu minyak dan gas (migas) di Indonesia. Salah satunya dengan menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No.35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.
Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Prof Tutuka Ariadji, mengatakan sedikitnya ada 3 poin penting dalam Permen ESDM No.35 Tahun 2021. Pertama, proses bisnis penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja. Proses bisnis ini meliputi luas wilayah kerja, komitmen pasti, skema penawaran, dokumen lelang, bid bond, performance bond, dokumen partisipasi, wilayah kerja, dan penawaran wilayah kerja di Aceh.
“Semangatnya simplifikasi aturan. Kemudahan yang ada disini adalah gabungan dari beberapa peraturan, sehingga sekarang lebih memudahkan karena dituangkan dalam satu aturan saja,” kata Tutuka dalam Webinar Hukumonline bertema “Permen ESDM No.35 Tahun 2021: Nafas Baru Bagi Industri Hulu Migas di Indonesia”, Selasa (26/4/2022).
Baca:
Kedua, partisipasi badan usaha/badan usaha tetap dalam penyiapan, penetapan, dan penawaran wilayah kerja. Beleid ini mengatur usulan penawaran langsung dengan mekanisme studi bersama atau tanpa studi bersama. Nominasi wilayah kerja dalam bid round, partisipasi Pertamina.
Ketiga, pengusahaan migas non konvensional pada kontrak kerja sama (KKS) eksisting. Pengaturannya meliputi inventarisasi potensi migas non konvensional pada KKS, studi potensi migas non konvensional oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), dan kontrak kerja sama migas non konvensional.
Tutuka menjelaskan melalui sejumlah kebijakan yang diterbitkan, pemerintah berupaya untuk merespon perkembangan terkini dengan membuka kesempatan luas bagi investasi dan pengembangan di lapangan. Melalui berbagai kerja sama itu pemerintah memberikan berbagai fasilitas untuk mencapai target produksi migas.
Sekjen Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas), Moshe Rizal, mengapresiasi terbitnya Permen ESDM No.35 Tahun 2021. Pada intinya beleid ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas bagi investor dalam menentukan kontrak yang akan dijalin. “Sebagai investor pasti yang utama dilihat adalah fleksibilitas tersebut,” ujarnya.
Permen ini menyederhanakan mekanisme lelang wilayah kerja dimana sebelumnya diatur dalam 3 peraturan menteri. Kemudian mendorong pengembangan minyak dan gas non konvensional seperti gas metana batubara dan hidrokarbon.
Salah satu bentuk fleksibilitas yang diatur dalam Permen ESDM ini, antara lain dalam satu wilayah kerja non konvensional dan konvensional dapat dijalankan secara simultan oleh penerima konsesi. Dalam aturan sebelumnya dua wilayah kerja itu harus dilakukan secara terpisah.
“Pemilik wilayah kerja jika menemukan ada potensi konvensional yang bisa dikembangkan maka bisa mengubah term and conditiion (kontrak, red) mereka. Ini menunjukan adanya fleksibilitas,” tegas Moshe.
Kendati demikian, Moshe berpendapat untuk menarik investor masih ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dituntaskan pemerintah. Misalnya merevisi UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi agar lebih memberi kepastian hukum dan investasi.
Jangan sampai Anda melewati update setiap kewajiban hukum perusahaan Anda. Saatnya Anda mengadaptasi solusi pemantauan kepatuhan hukum perusahaan dengan platform terintegrasi milik Hukumonline yakni Regulatory Compliance System (RCS). Dengan RCS, Anda akan lebih mudah memantau kewajiban hukum perusahaan Anda secara real-time. Segera kunjungi rcs.hukumonline.com untuk mempelajari lebih lanjut berbagai fitur RCS dan ajukan demo melalui [email protected] untuk merasakan secara langsung manfaat dari RCS. |