Ketua Kompartemen Hukum Advokasi dan Mediasi PP Persi (Perhimpunan Seluruh Rumah Sakit Indonesia), Budi Sampurna, berpendapat sebaiknya norma yang bersifat mengatur dituangkan dalam Peraturan Menteri (Permen), bukan SE. “Usulan saya (bentuknya) Permenkes tentang perubahan Permenkes,” ujarnya dalam webinar yang sama.
Ketua Umum DPP Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, Mahesa Paranadipa juga menyinggung jenis SE yang dipergunakan untuk mengatur perizinan dan akreditasi. SE adalah peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu. Pihak yang dirugikan oleh SE Menkes tersebut dapat melakukan upaya hukum. “SE ini berpotensi dibawa ke MA,” ujarnya.
Aspek Substansial
Surat Edaran dapat dimungkinkan, dan banyak lembaga negara yang mengeluarkan beleidsregel ini. Misalnya Bank Indonesia, Ditjen Pajak, dan Mahkamah Agung. Surat Edaran dibutuhkan ketika peraturan perundang-undangan kurang mengatur secara detil. Mungkin juga pembentuk undang-undang memberikan pilihan-pilihan kebijakan kepada penyelenggara pemerintahan. Atau, seperti kata dosen Magister Hukum Kesehatan UGM, Dwi Haryati, Pemerintah harus mengatasi persoalan-persoalan konkrit yang dihadapi, seperti masalah Covid-19.
Mungkin tidak ada salahnya ada kebijakan pemerintah dituangkan dalam SE. Namun ada persyaratan yang harus dipenuhi, salah satunya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, apalagi yang tingkatannya lebih tinggi. Substansi SE seharusnya tidak menyimpangi norma perundang-undangan, apalagi yang mengikat umum. Ambil contoh perizinan fasyankes.
Pasal 25 UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menegaskan setiap penyelenggara RS wajib memiliki izin. Ketiadaan izin penyelenggaraan dapat berakibat sanksi pidana. Ancaman sanksi ini ditegaskan dalam Pasal 62, yang memuat ancaman pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda maksimal 5 miliar. Nah, SE ini menganggap fasyankes yang izinnya masih dalam proses tetapi terkendala Covid, ‘dinyatakan memiliki izin’.
Kritik lain berkenaan dengan jangka waktu. Menteri memberi jangka waktu 1 tahun setelah status darurat dicabut. Bagi fasyankes yang sudah habis masa izinnya dan terkendala memperjanjang izin karena Covid-19, maka izinnya dinyatakan tetap berlaku hingga satu tahun setelah status darurat dicabut. Demikian pula yang sedang membuat izin baru, maka dianggap sudah berizin hingga satu tahun setelah status darurat dicabut.
(Baca juga: Ini Teknis RS Klaim Biaya Perawatan Pasien Covid-19).
Fasyankes yang masa berlaku sertifikat akreditasinya berakhir sebelum atau sesudah status darurat dinyatakan dicabut pemerintah, oleh SE dinyatakan tetap berlaku hingga satu tahun sejak status bencana nasional itu dicabut.
Muncul sejumlah pertanyaan: apakah visitasi membutuhkan waktu selama itu? Apakah status darurat nasional itu akan dicabut dalam waktu dekat? Bagaimana kalau masih ada hingga beberapa tahun ke depan? Apakah fasyankes yang sudah habis izinnya dibiarkan tetap beroperasi. Sedangkan perbuatan itu merupakan tindak pidana menurut UU Rumah Sakit? Apakah kedaruratan kesehatan dapat dijadikan menyimpangi ketentuan Undang-Undang?
Menurut pengajar magister hukum kesehatan UGM, Muhammad Luthfie Hakim, SE Menkes tersebut dapat menimbulkan sengketa hukum. Misalnya, warga yang tidak puas atas layanan rumah sakit bisa mempersoalkan izin fasyankes tersebut ke ranah hukum. Sengketa lain yang mungkin terjadi adalah antara fasyankes dengan BPJS Kesehatan. Ini bisa terjadi jika BPJS tidak bersedia membayar klaim fasyankes dengan dalih perizinan fasyankes bermasalah. “Ini problem serius,” pungas Luthfie Hakim.
