Melalui PP 6/2025, sebagian ketentuan dalam PP 37/2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan diubah. Salah satu perubahan yang ramai dibicarakan adalah manfaat uang tunai. Sebelumnya, PP 37/2021 mengatur bahwa besaran manfaat uang tunai JKP adalah sebesar 45% upah untuk 3 bulan pertama dan 25% upah untuk 3 bulan selanjutnya. Kini, dalam PP 6/2025, diatur bahwa manfaat uang tunai JKP adalah 60% dari upah untuk paling lama 6 bulan. Berikut ulasan selengkapnya.
Sebagai informasi, Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.
Perlu diketahui bahwa ketentuan Pasal 2 dan 3 PP 37/2021 menerangkan bahwa pengusaha wajib mengikutsertakan pekerja/buruh sebagai peserta dalam program JKP yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan pemerintah.
Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) PP 6/2025 menerangkan bahwa peserta terdiri atas:
a. pekerja/buruh yang telah diikutsertakan perusahaan dalam program jaminan sosial; dan
b. pekerja/buruh yang baru didaftarkan oleh pengusaha dalam program jaminan sosial.
Siapa Penerima JKP?
JKP diberikan kepada peserta yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), baik pekerja kontrak maupun pekerja tetap, yang telah memiliki masa iuran BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan dalam rentang waktu 24 bulan kalender sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja.
Lebih lanjut, Pasal 20 ayat (1) PP 6/2025 menerangkan bahwa JKP dikecualikan untuk alasan PHK karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.
Kemudian, ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP 6/2025 mengatur bahwa manfaat JKP untuk pekerja kontrak dapat diberikan apabila PHK dilakukan sebelum berakhirnya masa kontrak.
Syarat dan Cara Daftar JKP
Terkait syarat menjadi peserta JKP sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) dan (3) PP 6/2025, antara lain:
● Warga Negara Indonesia;
● belum mencapai usia 54 tahun pada saat mendaftar;
● mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha;
● diikutsertakan dalam JKK, JHT, dan JKM serta terdaftar pada program JKN (untuk pekerja yang bekerja pada usaha UMK); dan
● diikutsertakan pada program JKK, JHT, JP, JKM, serta terdaftar pada program JKN (untuk pekerja yang bekerja pada usaha skala besar dan menengah).
Pendaftaran JKP dilakukan oleh pengusaha/perusahaan dengan cara menyerahkan formulir pendaftaran yang telah diisi secara lengkap dan benar kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lama 30 hari sejak tanggal pekerja/buruh mulai bekerja.
Formulir pendaftaran tersebut paling sedikit memuat NIK, tanggal lahir pekerja/buruh, dan nomor atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja. Setelah formulir diserahkan, BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan nomor kepesertaan, sertifikat kepesertaan JKP untuk perusahaan, dan bukti kepesertaan JKP untuk pekerja/buruh.
Iuran JKP Ditanggung Siapa?
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 PP 6/2025, besaran iuran JKP adalah sebesar 0,36% dari upah sebulan (maksimal Rp5 juta). Iuran JKP sendiri ditanggung oleh APBN (sebesar 0,22%) dan iuran JKK (sebesar 0.14%).
Manfaat-Manfaat JKP
Ada 3 manfaat JKP, antara lain:
1. manfaat uang tunai: sebesar 60% dari gaji/upah (dengan batas upah maksimal Rp5 juta) untuk paling lama 6 bulan.
2. manfaat akses informasi pasar kerja: diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja (berbentuk penyediaan data lowongan kerja) dan/atau bimbingan jabatan (diberikan dalam bentuk asesmen diri dan/atau konseling karir).
3. manfaat pelatihan kerja: diberikan berupa pelatihan berbasis kompetensi yang dilakukan oleh lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.
Follow Official Whatsapp Channel Hukumonline untuk mendapatkan update terkini seputar dunia hukum Indonesia sekarang juga! Klik link berikut untuk bergabung!
