Dengan asumsi harga motor baru minimal Rp10 juta, konsumen kini harus menyediakan uang muka minimal sebesar Rp2,5 juta. Padahal, selama ini, masyarakat kelas bawah biasanya bisa memperoleh motor baru hanya dengan uang muka sebesar Rp500 ribu.
Namun, ada saja tanggapan positif dan negatif dari dua kebijakan ini. Anggota Komisi XI DPR Arif Budimanta mengatakan, meski aturan itu baik untuk prinsip kehati-hatian bagi lembaga keuangan, memperketat batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor justru memberatkan kalangan masyarakat menengah ke bawah. Hal itu mengingat pengguna fasilitas kredit kendaraan bermotor lebih banyak dari masyarakat kelas bawah. Menurutnya, aturan baru batas minimal uang muka kredit kendaraan bermotor dihasilkan tanpa melihat realitas sosial ekonomi masyarakat di lapangan.
Sementara itu, pengamat perbankan Aviliani mengatakan kebijakan BI menaikkan rasio KPR dan KKB adalah hal yang tepat. Menurutnya, kebijakan tersebut bisa mengurangi risiko terjadinya kredit bermasalah di sektor perbankan. “Surat edaran itu sudah tepat,” ujarnya ketika dihubungi hukumonline beberapa waktu lalu.
