Rabu mendatang (23/11), Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia melalui Bidang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Disabilitas (PPAD) akan mengadakan seminar nasional bertema ‘Proteksi Diri dari Predator Seksual’. Bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara, seminar ini juga digelar dalam rangka upaya sosialisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).
Diterbitkan pada Mei 2022, UU TPKS sendiri merupakan wujud kehadiran negara dalam upaya melindungi dan memenuhi hak korban kekerasan seksual dalam penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Kekerasan seksual merupakan fenomena yang cukup kompleks dan dipengaruhi faktor internal dan eksternal pelaku; sementara praktik di lapangan—pemahaman tentang kekerasan seksual masih tergolong amat minim. Peradi sebagai organisasi profesi, juga bagian dari penegak hukum Indonesia merasa terpanggil untuk turut serta membantu pemerintah menyosialisasikan UU TPSK guna memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa negara hadir untuk melindungi dan memberikan sanksi berat kepada pelaku.
Sebagai langkah persiapan, pada Jumat (4/11), PPAD DPN Peradi selaku panitia pelaksana mengadakan audiensi ke Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani—salah satu pihak yang diminta menjadi narasumber dalam seminar. Sejumlah perwakilan PPAD DPN Peradi yang hadir di antaranya Ketua Bidang PPAD, I. Enny Sri Handajani; Waketum PPAD, Srimiguna; Waketum PPAD, Evaningsih Aminullah; Sekretaris PPAD, Elly Wati Suzanna; Anggota PPAD, Rosnita Tobing; dan Ketua Bidang Publikasi, Humas, dan Protokoler, Riri Purbasari Dewi.
Perwakilan Peradi diterima dan ditemui langsung oleh Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Praomdhawardani; didampingi Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Theofransus L. A. Litaay (kemudian diwakili oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan); Tenaga Ahli Madya Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Mugiyanto; Tenaga Terampil Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Raditya Herpramudita; dan Tenaga Terampil Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Muhammad Sekar Aji.
Harapan untuk Peradi
Pengurus bidang PPAD DPN Peradi mengadakan audiensi ke Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, Jaleswari Pramodhawardani. Foto: istimewa.
Dibuka oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian V Kantor Staf Presiden, Ade Irfan Pulungan, kehadiran Peradi diharapkan dapat membantu sejumlah tugas terkait penegakan hukum dan KSP. Empat di antaranya, yakni (1) membantu pendampingan pada korban perempuan dan anak kasus kekerasan fisik dan seksual; seperti pada rumah tangga dan ART dengan bantuan hukum; (2) mendukung percepatan RUU ART; (3) menghadap menteri sosial untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan sosial; dan (4) menghadap Kemenkumham dalam rangka pemberian bantuan hukum dan pendampingan kasus probono.
Terdapat sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU TPSK, yaitu pelecehan seksual fisik, pelecehan nonfisik, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan kontrasepsi, penyiksaan seksual, pemaksaan perkawinan, perbudakan seksual, eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Selain sembilan jenis yang tercantum pada ayat (1) ada pula sepuluh jenis lain dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual, dan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga.
Dalam audiensi, Wakil Ketua Umum Bidang PPAD, Srimiguna menyampaikan sejumlah informasi terkait teknis pelaksanaan seminar dan meminta konfirmasi tentang kesediaan Deputi V Kepala Staf Kepresidenan menjadi narasumber seminar. Sementara itu, Ketua Bidang PPAD, I. Enny Sri Handajani menjelaskan tentang fungsi Pusat Bantuan Hukum di Peradi yang dapat membantu pendampingan mulai dari tingkat kepolisian hingga persidangan.
“Terkait PBH, kami sudah memiliki sekitar 136 PBH yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan PBH ini bisa kita manfaatkan, dan diharapkan kami juga dapat masukan maupun arahan mengenai apa saja yang bisa disinergikan,” ujar Srimiguna.
Perihal partisipasi aktif Peradi dalam pemberian pendampingan bagi korban kekerasan, Peradi menyatakan kesiapannya untuk proses pendampingan. “Kami siap untuk pendampingan dan PBH Peradi telah banyak yang kami libatkan dalam pemberian bantuan hukum di cabang-cabang Peradi,” Enny menambahkan.
Pada kesempatan tersebut, Srimiguna juga mengungkapkan pentingnya dukungan pemerintah pada terwujudnya single bar bagi wadah profesi advokat, dalam hal ini Peradi yang lahir berdasarkan UU advokat. “Perlu sistem single bar bagi profesi advokat sehingga pengawasan terhadap kualitas advokat dalam menjalankan profesinya dapat terkontrol secara efektif demi kepentingan pencari keadilan," kata Srimiguna.
Adapun Wakil Ketua Bidang, Evaningsih Aminullah juga menerangkan kepada KSP agar dapat membantu mendukung perpanjangan MoU antara Peradi dan Menteri Pemberdayaan Perempuan sehingga berbagai langkah perlindungan dari risiko kekerasan dapat segera terealisasi.
Artikel ini merupakan kerja sama antara Hukumonline dengan Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN Peradi).