Audit Hambalang II Terkendala Laporan Kementerian PU
Berita

Audit Hambalang II Terkendala Laporan Kementerian PU

"Akan ada temuan-temuan BPK yang di luar dugaan."

FNH
Bacaan 2 Menit
Ketua BPK Hadi Purnomo saat menyampaikan perkembangan LHP Hambalang, 28 Mei 2013 (Foto: SGP)
Ketua BPK Hadi Purnomo saat menyampaikan perkembangan LHP Hambalang, 28 Mei 2013 (Foto: SGP)

Lima bulan sudah berlalu sejak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) atau Hambalang I, kepada DPR. Beberapa nama muncul di dalam LHP I termasuk nama mantan Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Malarangeng.

Setelah nama Andi Malarengeng mencuat pada LHP Hambalang I, Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) menetapkan Andi Malarangeng sebagai tersangka kasus Hambalang. Namun, hingga saat ini Andi Malarangeng belum menjadi tahanan KPK dengan alasan masih menunggu laporan lanjutan dari BPK.

Lalu apa kabar  LHP Hambalang II? Pada konferensi pers yang diadakan di Kantor BPK pada hari ini, Selasa (28/5), Ketua BPK Hadi Purnomo mengatakan LHP Hambalang II belum selesai. Alasan utama adalah laporan anggaran proyek Hambalang belum diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). "Laporan dari Kementerian PU tersebut penting karena pada LHP Hambalang II ini BPK melakukan pemeriksaan soal anggaran," kata Hadi Purnomo.

Hadi Purnomo mengatakan, BPK telah meminta Kementerian PU untuk memberikan laporan terkait anggaran konstruksi P3SON guna melengkapi hasil audit anggaran Hambalang II. Kewenangan memberikan laporan nilai konstruksi tersebut, katanya, berada ditangan Kementerian PU. Laporan tersebut memang belum selesai, namun Hadi mengatakan tak ada kendala dalam penyerahan laporan konstruksi Hambalang.

Tak hanya data dari Kementerian PU saja. Pada Hambalang II BPK juga turut memeriksa beberapa orang Anggota Dewan, pejabat pemerintahan serta dari kalangan pengusaha. Bahkan dokumen yang diminta oleh BPK dari beberapa pihak yang diperiksa BPK juga belum lengkap. BPK telah meminta keterangan atas 83 orang dari berbagai pihak baik eksekutif, yudikatif dan pengusaha.

Namun Hadi tidak menjelaskan berapa besaran kerugian negara dan pihak-pihak yang terlibat dalam konferensi pers tersebut dengan alasan UU tentang BPK tidak mengizinkan hal tersbut. Ia hanya mengatakan bahwa LHP Hambalang jilid II ini akan memberikan kejutan-kejutan yang di luar dugaan kepada semua pihak atas temuan BPK.

Terkait soal status Andi Malarangen yang belum ditahan, Hadi menegaskan kewenangan penahanan tidak berada di tangan BPK. Sehingga jika KPK ingin menahan Andi Malarangen, hal tersebut sudah menjadi kewenangan penegak hukum. "Kita tunggu saja. Pastinya nanti akan ada temuan-temuan BPK yang di luar dugaan," ungkapnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info