Harapan banyak kalangan atas keberadaan aturan yang melindungi perempuan dan anak dari tindak pidana kekerasan seksual tak pernah padam. Hingga kini, nasib Rancangan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) masih menggantung di parlemen. Dorongan agar memperjelas pembahasan RUU ini terus digaungkan oleh sejumlah elemen masyarakat.
Ketua DPR Puan Maharani mengatakan RUU TPKS dipastikan bakal bergerak maju. DPR dan pemerintah bakal segera melakukan pembahasan RUU TPKS dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan asas kehati-hatian. DPR enggan membahas RUU TPKS dengan waktu yang cepat tanpa mengedepankan kehati-hatian yang berujung adanya cacat formil. “Saya memastikan DPR terus berkomitmen untuk cepat menyelesaikannya,” ujar Puan Maharani di Jakarta, Kamis (17/3/2022).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan perkembangan teranyar RUU TPKS bakal segera dibahas Badan Legislasi (Baleg) dengan pemerintah. Keputusan menunjuk Baleg berdasarkan rapat Badan Musyawarah (Bamus). Dia berharap Baleg dapat langsung bergerak membahas RUU TPKS bersama pemerintah.
Politisi Partai Gerindra itu berpandangan Baleg dapat langsung membahas RUU TPKS bersama pemerintah tanpa harus menunggu Surat Presiden (Surpres) dibacakan dalam rapat paripurna. Dia mengatakan Surpres memang telah dilayangkan pemerintah ke DPR. Hanya saja memang belum dibacakan dalam forum rapat paripurna.
“Baleg dapat segera melakukan pembahasan, mengadakan rapat kerja dengan pemerintah secara intensif membahas RUU TPKS,” ujarnya.
Baca:
- Hanya Fraksi PKS yang Menolak RUU TPKS Jadi Usul Inisiatif DPR
- Pemerintah Bakal Kirimkan DIM RUU TPKS Sebelum Reses
Terpisah, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati menegaskan pihaknya menunggu sikap dan undangan DPR untuk membahas bersama RUU TPKS. Prinsipnya, pemerintah bakal siap membahas bersama DPR sepanjang telah ditetapkan waktunya.
