Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) Nomor: 74/PUU-XXIV/2026 patut dipandang sebagai babak baru dalam reformasi praktik hukum kepailitan nasional. Putusan tersebut tidak hanya menafsir ulang Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU), tetapi juga mempertegas bahwa transparansi kurator dalam pengelolaan harta pailit tidak lagi sekadar kewajiban administratif, tetapi juga merupakan hak konstitusional dari debitor pailit dan para kreditornya.

Melalui putusan tersebut, MK menegaskan bahwa laporan pengelolaan harta pailit yang disusun kurator setiap sekurang-kurangnya triwulan tidak cukup hanya disampaikan kepada hakim pengawas. Laporan tersebut juga wajib ditembuskan kepada kreditor dan debitor pailit atau kuasanya melalui surat tercatat, surat elektronik, ataupun aplikasi. Amar ini secara fundamental mengubah paradigma transparansi pengelolaan harta pailit oleh kurator dalam proses kepailitan nasional.
Dalam rezim hukum kepailitan, kurator memegang kewenangan yang besar. Kurator menguasai, mengurus, menjual, dan membereskan harta pailit yang bernilai besar serta memiliki kewenangan penuh untuk menentukan ritme proses distribusi hasil pemberesan harta pailit kepada para kreditor. Kewenangan demikian luas menempatkan kurator pada posisi sentral sekaligus rawan penyalahgunaan kewenangan apabila pengelolaan harta pailit tidak dilakukan secara transparan.
Sebelum putusan MK tersebut, Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU memang mewajibkan kurator menyampaikan laporan berkala kepada hakim pengawas serta menyatakan bahwa laporan tersebut terbuka untuk umum dan dapat dilihat secara cuma-cuma. Namun dalam praktik, ketentuan Pasal 74 UU KPKPU cenderung bersifat normatif dan melahirkan sejumlah permasalahan. Permasalahan pertama terletak pada ketidakjelasan mekanisme akses laporan pengelolaan harta pailit kurator. Pihak yang berkepentingan, khususnya kreditor sering menghadapi kebingungan ketika hendak meminta laporan pengelolaan harta pailit dari kurator. Apakah laporan tersebut diminta kepada kurator yang bersangkutan, hakim pengawas, atau Kepaniteraan Pengadilan Niaga? UU Kepailitan dan PKPU ataupun peraturan turunannya tidak mengatur secara baku dan ajeg terkait mekanisme permintaan laporan kurator tersebut. Akibatnya, akses terhadap laporan pengelolaan harta pailit sangat bergantung pada itikad baik dari kurator yang bersangkutan.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 37 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran serta Penyampaian Laporan Kurator dan Pengurus yang mewajibkan kurator menyampaikan tembusan dari laporan sebagaimana Pasal 74 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) melalui laman sistem Ditjen AHU. Namun, laporan dari kurator kepada Dirjen AHU tersebut belum sepenuhnya dapat diakses publik secara efektif dan cuma-cuma. Dengan demikian, tidak berlebihan apabila dikatakan kewajiban pelaporan kurator kepada Ditjen AHU justru berpotensi menjadi formalitas administratif belaka, bukan instrumen transparansi substantif dalam pengelolaan harta pailit.
Thomas H. Jackson, seorang Ahli Hukum Kepailitan dari Amerika Serikat, dalam bukunya yang berjudul The Logic and Limits of Bankruptcy Law, mengemukakan teori “Creditor’s Bargain”. Teori Creditor’s Bargain pada esensinya menyatakan hukum kepailitan merupakan mekanisme prosedural untuk penagihan utang secara kolektif, yang dirancang guna memaksimalkan nilai aset debitor pailit yang kemudian akan diterima oleh para kreditornya. Dengan demikian, peran dan kewenangan Kurator sangat besar guna memaksimalkan nilai aset debitor pailit sebelum membaginya secara berimbang dan proporsional kepada para kreditor.
Peran dan kewenangan kurator tersebut yang besar tersebut kemudian harus diimbangi dengan transparansi dalam pengelolaan harta pailit. Tanpa transparansi, kewenangan besar kurator dapat berubah menjadi ruang abu-abu yang membuka peluang abuse of power, konflik kepentingan, kolusi dengan debitor, kerja sama secara melawan hukum dengan kreditor tertentu, atau bahkan penggelapan aset pailit. Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar prinsip tata kelola yang baik, tetapi merupakan instrumen pencegahan penyimpangan dalam pengelolaan harta pailit oleh kurator.
Permasalahan kedua terletak pada sanksi yang tegas bagi kurator yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan harta pailit. Meski progresif, Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026 tidak otomatis menyelesaikan seluruh permasalahan transparansi pengelolaan harta pailit. Putusan tersebut memperluas kewajiban penyampaian laporan oleh kurator, tetapi belum menyentuh persoalan penegakan kepatuhan kurator dalam menyampaikan laporan pengelolaan harta pailit kepada seluruh pihak yang berkepentingan. UU Kepailitan dan PKPU belum mengatur secara tegas sanksi terhadap kurator yang lalai atau menolak menyampaikan laporan kepada kreditor dan debitor.
Tanpa ancaman sanksi yang nyata, kaidah baru dalam Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU pasca Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026 berisiko menjadi norma tanpa daya paksa (lex imperfecta). Pemerintah juga wajib mengawal dan memastikan bahwa kaidah Pasal 74 UU Kepailitan dan PKPU pasca putusan MK No: 74/PUU-XXIV/2026 juga diakomodir dan diperkuat dalam amandemen UU Kepailitan dan PKPU pada masa mendatang. Penguatan dimaksud misalnya dilengkapi dengan sanksi yang tegas bagi kurator yang tidak menyampaikan laporan pengelolaan harta pailit berkala kepada debitor dan kreditor atau melalui kuasanya.
Putusan MK No: 74/PUU-XXIV/2026 juga harus dijadikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai momentum untuk membangun platform pemantauan proses kepailitan berbasis digital. Jika peradilan umum telah memiliki Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), maka proses kepailitan seharusnya juga memiliki platform elektronik khusus yang memungkinkan para kreditor, debitor pailit, hakim pengawas, kurator serta pihak lain yang berkepentingan memantau perkembangan pengelolaan harta pailit secara real-time. Platform demikian idealnya terintegrasi antara Mahkamah Agung, Ditjen AHU, dan asosiasi profesi kurator.
Dengan sistem digital yang terstandardisasi, transparansi pengelolaan harta pailit tidak lagi semata bergantung pada inisiatif personal kurator atau terhalang prosedur administratif pada Pengadilan Niaga ataupun Ditjen AHU. Sebagai perbandingan, Pemerintah Indonesia dapat belajar dari aplikasi Insolvency Office E-Services yang dimiliki oleh Pemerintah Singapura. Aplikasi serupa lainnya dapat dilihat pada Public Access to Court Electronic Records (PACER) milik Pemerintah Amerika Serikat, serta aplikasi Bankruptcy and Insolvency Records Search yang dimiliki oleh Pemerintah Kanada.
Pemerintah melalui Ditjen AHU juga dianjurkan untuk berkoordinasi dengan para pengurus Asosiasi Profesi Kurator untuk menyelaraskan Kode Etik Profesi Kurator, khususnya berkenaan dengan transparansi pengelolaan harta pailit sesuai dengan spirit dari Putusan MK No: 74/PUU-XXIV/2026. Kurator yang dengan sengaja atau lalai mengabaikan penyampaian laporan pengelolaan harta pailit secara berkala kepada debitor pailit dan para kreditornya dapat dikenakan sanksi tegas secara profesi. Hal ini penting untuk memberikan pressure secara etik agar Kurator tetap menjaga amanah yang diembannya dalam proses pengurusan dan pemberesan harta pailit.
Dalam rezim hukum kepailitan, kurator bukan sekadar administrator teknis. Kurator merupakan fiduciary yang mengemban amanah untuk mengelola harta debitor pailit untuk kepentingan dari para kreditornya. Oleh karenanya, semakin besar kewenangan yang diberikan kepada kurator, semakin tinggi pula standar akuntabilitas (pertanggungjawaban) yang harus dipenuhi. Ungkapan populer “with great power comes great responsibility” sangat relevan dalam konteks ini. Kewenangan besar tanpa transparansi hanya akan melahirkan distrust dan delegitimasi dunia usaha terhadap sistem hukum kepailitan itu sendiri.
Pada akhirnya, Putusan MK No. 74/PUU-XXIV/2026 harus dipahami sebagai babak baru dalam praktik hukum kepailitan nasional. Transparansi pengelolaan harta pailit oleh kurator bukan sekadar prosedur administratif, melainkan fondasi bagi terciptanya sistem kepailitan yang akuntabel, kredibel, dan mendukung kepastian hukum dalam iklim berusaha di Indonesia.
Apabila dikatakan hukum kepailitan adalah instrumen untuk menyelesaikan financial distress yang dialami oleh debitor serta bagaimana memastikan collective claim kepada para kreditornya berjalan dengan tertib dan adil, maka transparansi kurator adalah syarat mutlak agar instrumen kepailitan tidak berubah menjadi arena penyalahgunaan kewenangan oleh kurator yang tidak menghormati amanah dari UU Kepailitan dan PKPU yang telah diterimanya melalui putusan pengadilan niaga.
*) Dr. Robert, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















