Ketiga, penguatan infrastruktur percepatan akes keuangan juga harus dilakukan dengan cara yang lebih agresif. Pendirian Jamkrida, pendirian lembaga keuangan mikro, penyediaan agen bank di setiap desa, termasuk percepatan untuk penerbian obligasi daerah. Ini penting. Dan upaya-upaya lainnya. Percepatan ini tidak mungkin dilakukan jika caranya masih biasa-biasa saja. Harus ada terobosan-terobosan baru yang inovatif dan efisien.
Keempat, tingkatkan inklusi keuangan di daerah-daerah yang masih pasif terutama untuk rakyat kecil dan UMUM. Data yang saya terima per September 2020, 73,7% kredit bank umum ada di pulau Jawa. Indeks inklusi keuangan Indonesia 2019 baru sebesar 76% masih di bawah negara Asean lainnya. Oleh karena itu program KUR, kredit ultra mikro, Bank Wakaf Mikro, dan lain-lain harus terus ditingkatkan penyerapannya, harus ditingkatkan produktivitasnya untuk meningkatkan kelas UMKM kita.
Empat hal di atas membutuhkan kerja keras dengan cara-cara yang inovatif bukan rutinitas seperti biasanya. Apalagi di saat menghadapi krisis perekonomian akibat pandemi covid 19. Kita harus melakukan langkah-langkah yang luar biasa, harus cepat, harus inovatif agar perekonomian nasional segera pulih dan bahkan mampu bangkit lebih cepat dibanding negara-negara lain.
Sementara itu, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, menyatakan pandemi Covid-19 telah memukul perekonomian seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pelaku usaha informal dan UMKM. Segenap upaya telah dikerahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat, terutama bagi masyarakat kecil, sektor informal dan UMKM yang membutuhkan bantuan keuangan dan pendampingan teknis untuk dapat bertahan maupun untuk dapat segera bangkit kembali.
“Di sinilah ketersediaan akses keuangan yang seluas-luasnya berperan penting di masa pandemi ini. Untuk itu, program percepatan akses keuangan di daerah perlu menjadi perhatian sekaligus prioritas kita semua,” jelas Wimboh.
Dia menyatakan pihaknya menaruh perhatian besar pada upaya peningkatan akses dan literasi keuangan masyarakat melalui kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti, KUR Klaster, Jaring, Lakupandai, KUR Klaster, Bumdes Center, BWM, Simpel, KEJAR dan program keuangan inklusif lainnya.
“Dalam rangka memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha UMKM, kami juga menginisiasi berbagai terobosan pengembangan ekosistem berbasis digital melalui pengembangan aplikasi seperti KURBali, BWM Digital dan UMKMMU. Keseluruhan upaya ini dikoordinasikan Implementasinya di daerah oleh TPAKD,” jelasnya.
Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dibentuk sebagai sinergi bersama OJK dan segenap pemangku kepentingan di daerah terus berupaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan di daerah, sehingga dapat mendukung pengembangan potensi sektor unggulan dan prioritas di daerah.
Melalui wadah TPAKD ini, seluruh pemangku kepentingan di daerah, mulai dari Pemerintah Daerah, regulator keuangan, pelaku industri keuangan serta instansi terkait lainnya, bersama-sama terus mencari terobosan dalam memperluas akses keuangan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang lebih produktif dan inklusif.