Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal yang sama. Kita gembira melihat bahwa upaya kita bersama secara bertahap memperlihatkan hasil. Namun, temuan ini tidak boleh membuat kita puas, kata Menkeu. Dua tahun ke depan merupakan batu ujian dimana kita mereformasi sistem anggaran dan mengalokasikan kembali belanja untuk mendorong negara kita menuju tingkat pembangunan selanjutnya.
Temuan lainnya mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya, data belanja dan ekonomi dikompilasikan dari semua tingkat pemerintahan. Mulai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dalam menganalisis belanja lintas sektoral sejak tahun 2001, laporan ini menemukan bahwa besar dan urutan belanja dalam sektor-sektor kunci telah berubah secara substansial. Pemenang utama adalah pendidikan (sekarang nomor satu dengan lebih dari 17 persen dari keseluruhan anggaran) diikuti oleh Aparatur Pemerintah (15 persen).
Pembayaran bunga utang telah mengalami penurunan yang sangat tajam dari nomor 1 pada 2001 (25 persen) menjadi nomor 5 (11 persen) pada 2006. Infrastruktur merupakan sektor utama lainnya yang mengalami pengurangan anggaran dan hanya mengalami pemingkatan sebesar 11 persen dari penurunan pasca krisis, dan saat ini hanya berada pada pos belanja terbesar keenam di Indonesia.
Laporan tersebut mengakui upaya-upaya Indonesia untuk memperluas layanan dasar dalam dua dekade terakhir khususnya dalam pendidikan. Namun, laporan tersebut juga mendesak agar Indonesia memanfaatkan semaksimal mungkin peningkatan sumber daya yang signifikan untuk pembangunan.
Perubahan Fundamental
Temuan signifikan lainnya dari laporan tersebut adalah keberadaan Desentralisasi dalam mengubah landasan fundamental fiskal Indonesia. Pada 2006, transfer anggaran dari pusat ke daerah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar AS$8 miliar sehingga mencapai rekor AS$25 miliar. Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat sampai AS$28 milyar pada 2007.
Provinsi dan kabupaten/kota saat ini mengelola hampir 40 persen dari belanja publik Indonesia dan setengah dari investasi publik. Tantangan bagi pemerintah daerah sekarang adalah bagaimana untuk membelanjakan sumber daya yang sangat besar tersebut secara efektif, kata ekonom senior Bank Dunia Wolfgang Fengler
Laporan kajian pengelolaan publik itu juga menemukan, penurunan subsidi BBM pada tahun 2005 telah memberi tambahan AS$ 15 miliar untuk kebutuhan pembangunan yang penting. Pembayaran utang juga berkurang, sementara penerimaan bertambah.
Ini adalah peningkatan sumber daya fiskal terbesar sesudah tahun 1973, dimana Indonesia memperoleh peningkatan penerimaan yang tajam dari pendapatan minyak, jelas Fengler.
Dalam laporan itu, Bank Dunia memberikan rekomendasi agar pemerintah Indonesia segera memperbaiki enam bidang utama, yaitu: ruang fiskal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan keuangan publik dan desentralisasi.
Untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan negara lain, Indonesia berada di urutan paling bawah dalam hal layanan air bersih, listrik dan sanitasi. Bank Dunia mencatat, hanya 40 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap PDAM dan sepertiga penduduk Indonesia lebih dari 70 juta tidak memiliki akses jaringan listrik. Keadaan ini tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti selama beberapa tahun terakhir.
Investasi infrastruktur publik mengalami penurunan secara dramatis setelah krisis sampai sekitar 1 persen PDB pada 2000. Saat ini total investasi infrastruktur publik dari keseluruhan sektor publik, BUMN dan swasta berjumlah 3,4 persen dari PDB.
Dalam laporannya, Bank Dunia menilai sistem anggaran Indonesia tidak fleksibel. Dokumen APBN disusun terlalu rinci sehingga butuh waktu yang lama untuk mengesahkannya. Pembahasan antara pemerintah dan DPR terlalu memfokuskan pada hal-hal yang sangat rinci, tidak melihat hubungan kebijakan dan alokasi anggaran secara lebih luas.
Seperti yang anda lihat. Penyerapan anggaran baru naik pada akhir tahun. Pada awal tahun pengeluaran tetap berjalan lambat. Ini terjadi karena adanya hambatan pada saat implementasi, ujar Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia Andrew Steer usai peluncuran laporan Bank Dunia di Jakarta, Senin (12/2).
Menko Perekonomian Boediono dalam sambutannya mengatakan memang hubungan antara eksekutif dan legislatif di bidang anggaran perlu dipikir ulang. Harus dipikirkan apakah pembahasan APBN harus perlu sedetail itu. Tapi ini memang proses politik antara pemerintah dan DPR. Tapi di negara lain pembahasan APBN yang best practices tidak sedetail itu, ujarnya.
Penilaian Bank Dunia tak dibantah oleh Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan Achmad Rochjadi. Ia menegaskan bahwa upaya Indonesia melaksanakan anggarannya merupakan kunci guna memberikan hasil yang cepat untuk jangka pendek dan menengah.
Kita telah melalui proses panjang untuk membuat kerangka penganggaran yang baik dan kami sudah mempergunakan sistem anggaran terpadu sejak 2005 lalu, katanya. Sekarang ini kami sedang menyiapkan APBN 2008 dimana kami akan memulai mengukur kinerja pemerintah berdasarkan hasil-hasil pencapaian, tambahnya.
