Bahkan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal yang sama. Kita gembira melihat bahwa upaya kita bersama secara bertahap memperlihatkan hasil. Namun, temuan ini tidak boleh membuat kita puas, kata Menkeu. Dua tahun ke depan merupakan batu ujian dimana kita mereformasi sistem anggaran dan mengalokasikan kembali belanja untuk mendorong negara kita menuju tingkat pembangunan selanjutnya.
Temuan lainnya mengungkapkan bahwa untuk pertama kalinya, data belanja dan ekonomi dikompilasikan dari semua tingkat pemerintahan. Mulai pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Dalam menganalisis belanja lintas sektoral sejak tahun 2001, laporan ini menemukan bahwa besar dan urutan belanja dalam sektor-sektor kunci telah berubah secara substansial. Pemenang utama adalah pendidikan (sekarang nomor satu dengan lebih dari 17 persen dari keseluruhan anggaran) diikuti oleh Aparatur Pemerintah (15 persen).
Pembayaran bunga utang telah mengalami penurunan yang sangat tajam dari nomor 1 pada 2001 (25 persen) menjadi nomor 5 (11 persen) pada 2006. Infrastruktur merupakan sektor utama lainnya yang mengalami pengurangan anggaran dan hanya mengalami pemingkatan sebesar 11 persen dari penurunan pasca krisis, dan saat ini hanya berada pada pos belanja terbesar keenam di Indonesia.
Laporan tersebut mengakui upaya-upaya Indonesia untuk memperluas layanan dasar dalam dua dekade terakhir khususnya dalam pendidikan. Namun, laporan tersebut juga mendesak agar Indonesia memanfaatkan semaksimal mungkin peningkatan sumber daya yang signifikan untuk pembangunan.
Perubahan Fundamental
Temuan signifikan lainnya dari laporan tersebut adalah keberadaan Desentralisasi dalam mengubah landasan fundamental fiskal Indonesia. Pada 2006, transfer anggaran dari pusat ke daerah mengalami peningkatan yang signifikan sebesar AS$8 miliar sehingga mencapai rekor AS$25 miliar. Angka ini diproyeksikan akan terus meningkat sampai AS$28 milyar pada 2007.
Provinsi dan kabupaten/kota saat ini mengelola hampir 40 persen dari belanja publik Indonesia dan setengah dari investasi publik. Tantangan bagi pemerintah daerah sekarang adalah bagaimana untuk membelanjakan sumber daya yang sangat besar tersebut secara efektif, kata ekonom senior Bank Dunia Wolfgang Fengler
