Laporan kajian pengelolaan publik itu juga menemukan, penurunan subsidi BBM pada tahun 2005 telah memberi tambahan AS$ 15 miliar untuk kebutuhan pembangunan yang penting. Pembayaran utang juga berkurang, sementara penerimaan bertambah.
Ini adalah peningkatan sumber daya fiskal terbesar sesudah tahun 1973, dimana Indonesia memperoleh peningkatan penerimaan yang tajam dari pendapatan minyak, jelas Fengler.
Dalam laporan itu, Bank Dunia memberikan rekomendasi agar pemerintah Indonesia segera memperbaiki enam bidang utama, yaitu: ruang fiskal, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengelolaan keuangan publik dan desentralisasi.
Untuk pembangunan infrastruktur dibandingkan negara lain, Indonesia berada di urutan paling bawah dalam hal layanan air bersih, listrik dan sanitasi. Bank Dunia mencatat, hanya 40 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap PDAM dan sepertiga penduduk Indonesia lebih dari 70 juta tidak memiliki akses jaringan listrik. Keadaan ini tidak mengalami peningkatan yang cukup berarti selama beberapa tahun terakhir.
Investasi infrastruktur publik mengalami penurunan secara dramatis setelah krisis sampai sekitar 1 persen PDB pada 2000. Saat ini total investasi infrastruktur publik dari keseluruhan sektor publik, BUMN dan swasta berjumlah 3,4 persen dari PDB.
