Beberapa Variabel Penghitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN
OPINI

Beberapa Variabel Penghitungan Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan di PTUN

Secara umum, tenggang waktu tersebut diatur dalam Pasal 55 UU Peratun, namun norma pasal tersebut terus mengalami perluasan makna seiring berbagai dinamika yang muncul dalam praktik peradilan, sehingga saat ini terdapat bebeberapa variabel dalam menghitung tenggang waktu gugatan berdasarkan objek gugatan, jenis sengketa, dan penyelesaian upaya administratif.

•Bacaan 6 Menit
DS
Penulis Opini

Salah satu karakteristik hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara (Peratun) adalah adanya batas waktu dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan yakni 90 hari sejak saat diterima atau diumumkannya suatu keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU Peratun). Ketentuan ini memang ditujukan untuk menjamin kepastian hukum berlakunya suatu keputusan tata usaha negara agar tidak setiap saat dapat digugat.

Della Sri Wahyuni. Foto: Istimewa
Della Sri Wahyuni. Foto: Istimewa

Namun, ketentuan ini kerap dinilai membatasi hak-hak warga masyarakat untuk menggugat keputusan yang dianggap bermasalah atau merugikan kepentingannya, sehingga Pasal 55 UU Peratun sudah beberapa kali diajukan uji konstitusionalitas ke Mahkamah Konstitusi (MK) (perkara nomor 1/PUU-V/2007, 57/PUU-XIII/2015, 76/PUU-XIII/2015, dan 22/PUU-XVI/2018). Dalam putusannya, MK menyatakan pasal tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi, karena tenggang waktu mengajukan gugatan adalah kelaziman dalam hukum acara guna menjaga kepastian hukum, dan merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang (open legal policy) yang tidak diskriminatif.

Dalam pemeriksaan di Pengadilan, tenggang waktu merupakan aspek formil gugatan yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Apabila aspek tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan diputus tidak diterima (N.O). Sering muncul pertanyaan kenapa gugatan yang lewat waktu (daluarsa) tetap diperiksa sampai selesai oleh majelis hakim meskipun sebelumnya telah melewati proses dismissal oleh Ketua Pengadilan? Ini dikarenakan untuk menilai gugatan lewat waktu atau tidak, diperlukan pembuktian di persidangan, kecuali perkara-perkara tertentu yang memang dapat diketahui secara pasti telah melampaui tenggang waktu pada saat proses dismissal.

Penafsiran terhadap norma hukum Pasal 55 UU Peratun sendiri terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika yang muncul di lapangan, terutama soal gesekan antara aspek kepastian dan keadilan hukum. Perkembangan penafsiran tersebut dapat ditemukan dalam berbagai ketentuan baik peraturan maupun surat-surat edaran MA, sehingga terdapat beberapa variabel untuk menghitung tenggang waktu gugatan sesuai dengan subjek dan objek gugatan, waktu penyelesaian upaya administratif, serta jenis sengketa yang diajukan.

Artikel ini akan menguraikan lebih lanjut pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan beserta variabel-variabel penghitungannya dalam praktik peradilan saat ini, dengan harapan dapat memberikan informasi yang memadai kepada pembaca, terutama bagi yang sedang menyusun gugatannya.

Ketentuan Secara Umum dalam Pasal 55 UU Peratun

Pasal ini mengatur gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan. Undang-undang tidak memberikan definisi tentang ‘hari’ dalam ketentuan Pasal 55 tersebut, tetapi praktiknya dimaknai sebagai ‘hari kalender’ (semua hari dalam penanggalan kalender termasuk hari libur). Penjelasan Pasal 55 menyebutkan bahwa bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan yang digugat, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan. Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut.

Perluasan Pengaturan Tenggang Waktu Gugatan dan Variabel-Variabel Penghitungannya

  1. Bagi Penggugat yang Tidak Dituju oleh Keputusan

Ketentuan Pasal 55 secara eksplisit mengatur tenggang waktu bagi penggugat yang menjadi pihak dituju langsung oleh keputusan, misalnya seorang PNS yang menggugat keputusan pemberhentiannya, atau perseroan terbatas yang menggugat keputusan pencabutan izin usaha. Pada kenyataannya, suatu keputusan bisa saja berdampak pada pihak lain di luar subjek yang menjadi adressatnya. Oleh karena itu, dalam Bagian V angka 3 SEMA No. 2 Tahun 1991 disebutkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan, tetapi merasa kepentingannya dirugikan akibat berlakunya keputusan tersebut, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut. Kaidah ini diubah melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2015 yang menyebutkan bahwa bagi pihak yang tidak dituju oleh suatu keputusan, tenggang waktu 90 hari tersebut dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan yang merugikan kepentingannya.

Halaman selanjutnya:Kaidah-kaidah dalam SEMA di...
ptungugatan
Della Sri Wahyuni

Hakim PTUN Tanjung Pinang

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info