(Baca juga: Konsultan Hukum dan OJK Silang Pendapat Soal POJK RUPS).
Pembatasan jumlah ‘penerima kuasa’ dalam e-proxy ini, menurut pengamatan Iqbal, merupakan upaya yang coba dilakukan OJK untuk menekan jumlah orang yang ikut hadir secara fisik dalam RUPS. Terlebih kondisi pandemi Covid-19 di Indonesia khususnya DKI Jakarta masih mengkhawatirkan. Sistemnya, misalnya emiten perlu bekerjasama dengan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan mendaftarkan pihak-pihak yang akan bertindak sebagai penerima kuasa dalam RUPS emiten tersebut.
Pemegang saham yang ingin menggunakan fasilitas e-proxy selanjutnya akan memberikan kuasanya secara elektronik kepada pihak-pihak yang telah ditunjuk tersebut. Dalam hal pihak yang ditunjuk itu ada dua orang, maka dua orang penerima kuasa itulah yang akan mewakili misalnya seribu orang pemegang saham dengan hak suara untuk hadir di RUPS.
Selama ini, katakanlah 1000 pemegang saham bisa hadir di RUPS atau bisa juga memberi kuasa kepada pihak lain yang mereka inginkan, sehingga kehadiran 1000 orang pemegang saham di RUPS bisa diwakili oleh 1000 orang penerima kuasa. Bila demikian, maka tak akan terjadi yang namanya pembatasan jumlah orang yang hadir RUPS.
“Melalui e-proxy ini, orang yang bisa menerima kuasa ditentukan misalnya ada 2 orang. Mereka selanjutnya yang akan mewakili misalnya 1000 pemegang saham yang memilih untuk memberikan kuasa melalui e-proxy,” Iqbal memberi contoh.
Dengan begitu, 2 orang penerima kuasa/proxy itulah yang nantinya ikut dalam pertemuan fisik RUPS bersama Dewan Direksi, Dewan Komisaris dan profesional pendukung seperti notaris dan biro administrasi efek. Spiritnya, katanya, e-proxy bukanlah untuk membuat RUPS diselenggarakan melalui tele/video conference seperti diatur dalam Pasal 77 UU PT, melainkan bagaimana suatu kuasa bisa diberikan oleh pemegang saham secara elektronik.
“E-proxy ini tentunya akan mengurangi potensi orang ramai-ramai datang ke RUPS. Secara pribadi saya sangat mendukung wacana e-proxy ini demi alasan kesehatan dan keselamatan di masa pandemi ini. Kita sangat ingin e-proxy ini segera hadir,” ungkapnya.
Lain halnya dengan skema e-voting yang juga sempat diwacanakan KSEI. Skema itu memang dinilainya sejalan dengan RUPS online sebagaimana dimaksud Pasal 77 UU PT. E-voting memang memungkinkan para pemegang saham hadir sendiri di RUPS tanpa kuasanya melalui sistem daring yang sepengetahuan Iqbal, kini juga masih dalam tahap penyiapan oleh KSEI.
