Beda Pendapat 3 Peradi Soal RUU Advokat
Terbaru

Beda Pendapat 3 Peradi Soal RUU Advokat

Peradi SAI mengusulkan anggaran Dewan Advokat bersumber dari iuran advokat. Peradi RBA merekomendasikan organisasi advokat mendapat dana dari APBN. Peradi pimpinan Otto Hasibuan menilai revisi UU Advokat tidak urgen.

Hukumonline News
Hukumonline News
Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Dewan Pembina Peradi SAI, Juniver Girsang rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Senin (21/04/2026) kemarin. Foto: Tangkapan layar youtube
Ketua Dewan Pembina Peradi SAI, Juniver Girsang rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Senin (21/04/2026) kemarin. Foto: Tangkapan layar youtube

Komisi III DPR mulai menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang Advokat (RUU Advokat). Langkah itu dimulai dengan mengundang berbagai organisasi advokat untuk memberikan masukan antara lain dari 3 organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) pimpinan Otto Hasibuan, Suara Advokat Indonesia (SAI), dan Rumah Bersama Advokat (RBA). Ketiga Peradi itu punya pandangan yang berbeda terhadap usulan substansi yang perlu diatur dalam RUU Advokat.

Ketua Dewan Pembina Peradi SAI, Juniver Girsang, mengusulkan pembenahan organisasi advokat dengan membentuk Dewan Advokat Nasional (DAN), Dewan Kehormatan Nasional (DKN), dan Dewan Pengawas.

“Dewan Advokat Nasional ini satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk berdasarkan UU ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan menjaga kehormatan profesi advokat,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi III DPR, Senin (21/04/2026) kemarin.

Tugas DAN antara lain melakukan verifikasi dan menetapkan akreditasi organisasi advokat baik yang akan atau sudah dibentuk sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Menjalankan fungsi sebagai wadah tunggal pengawasan dan penegakan kode etik. Sertifikasi profesi advokat dan akreditasi organisasi advokat. Menjatuhkan sanksi terhadap organisasi advokat yang melanggar aturan.

Baca juga:

DKN bertugas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan advokat pada tingkat banding. Keputusan DKN final dan mengikat, berhak mengawasi pelaksanaan keputusan terhadap pelanggaran kode etik. Kewenangan DKN memanggil dan mendengar keterangan advokat yang diduga melanggar kode etik. Dapat menjatuhkan sanksi tanpa pemeriksaan perkara.

Dewan Pengawas bertugas mengawasi kinerja administratif DAN serta organisasi advokat yang terakreditasi. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan publik terhadap tata kelola kelembagaan organisasi advokat dan DAN. Dewan Pengawas terpisah dari DAN untuk menghindari bias. Pendanaan terhadap berbagai lembaga itu berasal dari iuran advokat yang disetorkan organisasi advokat.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info