Disetujuinya Rancangan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi UU dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/04/2026) lalu mendapat apresiasi publik. RUU PPRT sudah menunggu lebih dari 2 dekade untuk dibahas dan disahkan. Beleid ini memposisikan PRT setara seperti pekerja pada umumnya. Kendati demikian pelindungan yang diatur dalam UU PPRT tidak meninggalkan prinsip kekeluargaan sebagaimana yang berjalan selama ini.
Begitu pula soal sanksi, UU PPRT hanya memuat sanksi administratif untuk Perusahaan Penempatan PRT (P3RT) yang melanggar kewajiban dan larangan sebagimana diatur Pasal 21 dan Pasal 28 ayat (1). Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan kepada P3RT mulai dari teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan izin.
Wakil Ketua Baleg DPR, Martin Manurung menilai UU PPRT hanya mengatur sanksi administratif sesuai kebutuhan hukum saat ini. Menurutnya sanksi pidana sudah ada di peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan tindak pidana. Ada UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, UU No.21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 17 Tahun 2016tentang Perlindungan Anak. Dengan demikian, ketentuan pidana tidak diatur lagi dalam UU PPRT.
Baca juga:
- UU PPRT 'Rem Keras' ke P3RT: Wajib Izin, Dilarang Potong Upah Pekerja dan Tahan Dokumen
- Jangan Asal Rekrut! Ini Aturan Baru UU PPRT yang Wajib Diketahui Majikan
- Pekerja Rumah Tangga Naik Kelas, Pelatihan Vokasi Jadi Senjata Baru Perlindungan
Mekanisme penyelesaian perselisihan yang digunakan dalam UU PPRT mengadopsi alternative dispute resolution (ADR) yakni menuntaskan sengketa di luar pengadilan. Hal ini mengacu masukan yang diberikan perwakilan pemberi kerja dan pekerja dalam RDPU. Intinya, pihak pemberi kerja dan PRT termasuk kalangan masyarakat sipil ingin penyelesaian masalah secara cepat, tanpa perlu menunggu proses yang lama di pengadilan.
“Sanksi administratif memang hanya dikenakan ke badan hukum, tidak ke orang perorangan,” ujarnya dikonfirmasi, Selasa (28/04/2026).
Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu menjelaskan tidak ada sanksi yang diberikan secara langsung kepada pemberi kerja yang tidak mendaftarkan PRT dalam program jaminan sosial. Sebab iuran jaminan sosial yang dibayar pemberi kerja dan PRT berdasarkan kesepakatan atau perjanjian kerja yang disepakati kedua pihak. Ketentuan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
















