Setelah putusan MA tersebut diberitahukan kepada para pihak, pada 25 April 2014, PT KBN melalui kuasanya bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar dilakukan eksekusi atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan aanmaning/teguran sehingga pada tanggal 2 Juli 2014. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengeluarkan Penetapan Nomor 16/Eks/2014/PN.Jkt.Ut Jo. No 314/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang pada pokoknya meminta pihak PT MIT untuk menghadap kepada Ketua PN pada 23 Juli 2014 guna diberikan aanmaning/teguran agar dalam waktu 8 hari setelahnya bisa segera memenuhi isi putusan nomor 2570 K/Pdt/2012.
Mengetahui akan segera dilakukan eksekusi, Hiendra meminta bantuan Hengky Soenjoto untuk dikenalkan kepada Rahmat Santoso yang merupakan adik ipar Nurhadi atau paman Rezky Herbiyono yang berprofesi sebagai advokat. Sehingga pada bulan Juli 2014 bertempat di café Vin+ Jl Kemang Raya Jakarta Selatan, dilakukan pertemuan antara Hiendra, Hengky dengan Rahmat.
Dalam pertemuan tersebut Hiendra meminta kepada Rahmat sebagai kuasanya dalam pengajuan Peninjauan Kembali perkara gugatan dengan PT KBN sekaligus mengurus penangguhan eksekusi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 314/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Ut tanggal 16 Maret 2011 jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 481/Pdt/2011 tanggal 1 November 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2570 K/Pdt/2012 tanggal 29 Agustus 2013.
Pada 20 Agustus 2014 bertempat di kantor Rahmat di Surabaya, Hiendra memberi kuasa kepadanya untuk mewakili PT MIT mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2570 K/Pdt/2012 tanggal 29 Agustus 2013. Ia juga memberikan uang kepada Rahmat sejumlah Rp300 juta dan cek OCBC NISP atas nama PT MIT nomor NNP 218650 sejumlah Rp5 miliar yang bisa dicairkan setelah permohonan Peninjauan Kembali PT MIT didaftarkan ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.
Pada 25 Agustus 2014 Rahmat mengajukan PK ke Mahkamah Agung RI melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara nomor 116/PK/Pdt/2015. Disamping itu, diajukan juga permohonan penangguhan eksekusi atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 2570 K/Pdt/2012 tanggal 29 Agustus 2013 kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan alasan sedang diajukan PK dan sedang diajukan gugatan yang kedua terhadap PT KBN.
“Beberapa hari kemudian, Terdakwa menyampaikan kepada Rahmat Santoso bahwa kuasanya telah dicabut sehingga Terdakwa melarang Rahmat untuk mencairkan cek senilai Rp5 miliar sebagaimana kesepakatan dengan alasan Terdakwa telah menunjuk advokat Jakarta untuk menangani perkara PT MIT, namun pada kenyataannya Terdakwa meminta Rezky Herbiyono yang merupakan menantu sekaligus orang kepercayaan Nurhadi untuk pengurusan perkara tersebut, padahal diketahui pada saat itu, Rezky Herbiyono bukanlah advokat,” jelas penuntut.
Sebagai realisasi pengurusan perkara PT MIT, pada awal tahun 2015, Hiendra membuat perjanjian dengan Rezky Herbiyono yang diwakili oleh Calvin Pratama dimana ia akan memberikan fee pengurusan administrasi terkait dengan penggunaan lahan depo container sebesar Rp15 miliar kepada Rezky Herbiyono melalui Calvin Pratama dengan jaminan cek Bank QNB Kesawan atas nama PT MIT senilai Rp30 miliar, namun pada kenyataannya Hiendra tidak mempunyai dana untuk pengurusan perkara dimaksud.
