Pada awal 2015, bertempat di kantor PT Herbiyono Energi Industri di Office 8 Senopati lantai 11, Hiendra dikenalkan oleh Rezky kepada Iwan Cendikia Liman yang bisa membantunya mendapatkan pendanaan dari Bank Bukopin Surabaya yang akan digunakan untuk membiayai pengurusan perkara PT MIT. Untuk merealisasikan kesepakatan pengurusan perkara PT MIT, pada 22 Mei 2015, Hiendra memberi uang sejumlah Rp400 juta kepada Rezky Herbiyono sebagai pembayaran uang muka.
Pada bulan Juni 2015 bertempat di kantor Rezky di Jl. Bawean No.39 Surabaya, ia meminjam uang kepada Iwan Liman sejumlah Rp10 miliar yang akan dipergunakan untuk mengurus perkara PT MIT dikarenakan ia belum membayarkan fee pengurusan perkara PT MIT sebagaimana perjanjian. Pada saat itu Rezky menyampaikan kepada Iwan bahwa perkara tersebut sedang di-handle (diurus) oleh Nurhadi.
Gugatan Azhar
Untuk sengketa perdata kedua berkaitan dengan Azhar Umar bermula dari gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukannya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat diantaranya terkait akta nomor 116 tertanggal 25 Juni 2014 tentang Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Multicon Indrajaya Terminal (PT MIT) yang didaftarkan tanggal 5 Januari 2015 sebagaimana register perkara nomor 2/PDT.G/2015/PN Jkt.Pst Kemudian juga gugatan terkait dengan akta nomor 31 tertanggal 4 Juni 2014 tentang perubahan komisaris PT MIT yang didaftarkan tanggal 13 Februari 2015 sebagaimana register perkara nomor 65/PDT.G/2015/PN Jkt.Pst.
Selanjutnya Hiendra menghubungi Nurhadi melalui Rezky untuk mengupayakan pengurusan perkara dimaksud. Atas upaya yang dilakukan oleh Nurhadi dan Rezky selanjutnya PN Jakarta Pusat menolak gugatan yang diajukan oleh Azhar dan putusan ini dikuatkan oleh PT DKI Jakarta. Azhar pun mengajukan kasasi ke MA.
Oleh karena itu Hiendra meminta Hengky untuk menanyakan dan mendesak kembali Nurhadi dan Rezky terkait pengurusan perkara gugatan Azhar yang sedang diupayakan agar dimenangkan oleh Hiendra. “Bahwa untuk pengurusan perkara-perkara tersebut diatas, Terdakwa telah memberikan uang kepada Nurhadi melalui Rezky Herbiyono seluruhnya sejumlah Rp45,7 miliar yang pemberiannya disamarkan seolah-olah ada perjanjian kerja sama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mini Hidro (PLTM) antara Terdakwa dengan Rezky Herbiyono,” terang penuntut.
Atas perbuatannya ini ia didakwa Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
