BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan 5 program jaminan sosial meliputi Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKm). Terbaru, sebagaimana mandat UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, BPJS Ketenagakerjaan juga menyelenggarakan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Belakangan mekanisme klaim program JHT sebagaimana diatur dalam Permenaker No.2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat JHT menuai protes kalangan buruh. Beleid ini mengatur manfaat JHT baru diberikan/dinikmati setelah buruh/pekerja mencapai usia pensiun yakni 56 tahun.
Padahal sebelumnya buruh yang berhenti bekerja, misalkan mengundurkan diri atau mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) bisa langsung mengambil manfaat JHT secara tunai dan sekaligus setelah melewati masa tunggu 1 bulan. Nah, sekarang usia pensiun 56 tahun menjadi patokan untuk bisa mendapatkan manfaat JHT.
(Baca Juga: Polemik Klaim JHT, Apa Bedanya dengan Jaminan Pensiun)
Di sisi lain, usia pensiun juga menjadi acuan untuk mengklaim manfaat program Jaminan Pensiun (JP). Tapi usia pensiun yang diatur dalam program JP sedikit berbeda dengan JHT. Untuk JP usia pensiun yang ditetapkan pada tahun 2019 yakni 57 tahun.
Terhitung sejak 2019, usia pensiun bertambah 1 tahun setiap 3 tahun. Berarti usia pensiun tahun 2022 yaitu 58 tahun. Penambahan usia pensiun itu berlaku sampai usia pensiun mencapai 65 tahun. Pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya dalam program JP yang digelar BPJS Ketenagakerjaan ini.
“Pemberi Kerja wajib mendaftarkan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir pendaftaran,” demikian bunyi Pasal 7 ayat (1) Permenaker No.29 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat JP.
Manfaat pensiun dapat diajukan oleh peserta atau ahli waris yang terdaftar sebagai penerima manfaat pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Jika peserta telah masuk usia pensiun, tapi masih dipekerjakan, peserta dapat memilih untuk menerima manfaat JP pada saat mencapai usia pensiun atau ketika berhenti bekerja dengan ketentuan paling lama 3 tahun setelah usia pensiun.
Secara umum skema pencairan manfaat JP dibagi menjadi 2. Pertama, bagi peserta yang masa iur nya mencapai 15 tahun atau lebih manfaat diberikan secara berkala atau setiap bulan. Besarannya ditentukan berdasarkan formula perhitungan sebagaimana diatur Pasal 17 PP No.45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JP jo Pasal 13 Permenaker No.29 Tahun 2015.
Kedua, bagi peserta yang belum mencapai masa iur 15 tahun, manfaat JP diberikan secara sekaligus. Meliputi akumulasi iuran serta hasil pengembangannya.
Manfaat pensiun yang diterima secara berkala dapat dihentikan pembayarannya jika memenuhi 5 kriteria ini. Pertama, untuk hak atas manfaat pensiun hari tua berakhir pada saat peserta meninggal dunia. Kedua, hak atas manfaat pensiun cacat berakhir ketika peserta meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi definisi cacat tetap atau bekerja kembali.
Ketiga, hak atas manfaat pensiun janda atau duda berakhir, pada saat janda atau duda meninggal dunia atau menikah lagi. Keempat, hak atas manfaat pensiun anak berakhir yaitu pada saat anak mencapai usia 23 tahun, bekerja, atau menikah. Kelima, hak atas manfaat pensiun orang tua berakhir ketika orang tua meninggal dunia.
