Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan (FH Unpar) berdiri sejak tahun 1958 sebagai fakultas kedua setelah Fakultas Ekonomi Unpar. Berawal dari pelaksanaan perkuliahan di gedung bioskop, FH Unpar saat ini menjadi salah satu kampus hukum terkemuka di Indonesia dengan akreditasi unggul. FH Unpar menyebut dirinya sebagai fakultas hukum swasta tertua di Indonesia yang sudah meluluskan lebih dari 10 ribu lulusan.
“Minimal harus menyelesaikan 144 SKS untuk mahasiswa program sarjana yang terdiri dari 134 SKS mata kuliah wajib dan 10 SKS mata kuliah pilihan,” kata Liona Nanang Supriatna, Dekan FH Unpar, menjelaskan beban studi program studi sarjana FH Unpar.
Buku Petunjuk Pelaksanaan Akademik FH UNPAR 2020/2021 menyebut hanya ada dua kategori mata kuliah di FH Unpar. Kategori pertama adalah Mata Kuliah Wajib dan yang kedua adalah Mata Kuliah Pilihan. Setidaknya ada 36 mata kuliah pilihan yang baru bisa diambil pada semester tujuh dan delapan.
Baca juga artikel terkait seputar mahasiswa hukum, silakan klik artikel Klinik berikut ini: 7 Asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara
Mata kuliah pilihan yang diambil ini biasanya menunjang topik penelitian dalam tugas akhir penulisan hukum. Namun, mahasiswa FH Unpar tidak terikat kewajiban peminatan dalam mengambil mata kuliah pilihan.
“Misalnya mau menulis tentang hukum internasional, maka bisa pilih yang berkaitan, jadi didukung oleh mata kuliah pilihan. Namun, ini tidak mengikat,” kata Liona. Mereka bisa saja memilih mata kuliah pilihan secara acak yang tidak berkaitan dengan isi karya penulisan hukum. FH Unpar memberi tiga pilihan bentuk penulisan hukum untuk mahasiswanya yaitu legal memorandum, studi kasus, atau skripsi.
Baca Juga: