“Asasnya validitas suatu perjanjian itu bukan masalah bahasa, sudah jelas diatur pasal 1320 KUHPer, UU Bahasa tidak bisa dijadikan syarat tambahan keabsahan perjanjian,” kata Eri kepada hukumonline.
(Baca Juga: MA Berencana Susun Perma tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase)
Meskipun Indonesia tidak menganut sistem preseden dalam putusan pengadilan yang mengikat hakim dengan putusan terdahulu, Eri mengakui bahwa putusan Mahkamah Agung dalam kasus Nine AM bisa menjadi dalih argumentasi atas eksekusi putusan arbitrase yang basis kontraknya tidak berbahasa Indonesia.
“Kalau pendaftaran (putusan arbitrase) tidak ada upaya hukum untuk bisa menahannya, tapi saat eksekusi putusan arbitrase ada kemungkinan perlawanan dengan dalih UU Bahasa tadi,” jelasnya.
Lalu bagaimana sebaiknya cara menghindari ganjalan eksekusi putusan arbitrase dari pihak yang kalah dalam persoalan bahasa asing dalam kontrak?
“Kontrak yang dibuat bilingual itu paling aman,” kata Eri. Artinya, setiap transaksi bisnis terutama yang melintas batas yurisdiksi harus tetap dibuat dengan bahasa Indonesia disamping bahasa internasional lainnya yang dipilih para pihak.
Naomi, in house counsel dari divisi hukum PT. Mass Rapid Transit Jakarta, mengatakan hal sama kepada hukumonline. “Untuk mengantisipasinya, perusahaan kami menggunakan bilingual dalam semua perjanjian internasional kami, bahasa Indonesia dan biasanya bahasa Inggris,” jelasnya.
In house counsel dari divisi hukum PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., Johansyah, menambahkan persoalan bahasa dalam kontrak ini harus disepakati sejak awal dalam kontrak bahasa mana yang dipakai saat bersengketa terutama arbitrase. “Hemat saya paling aman kalau ada pihak asing, tuangkan dalam dua bahasa, kemudian sepakati bahasa mana yang jadi rujukan kalau ada perbedaan,” katanya.