Kasus antara Tempo dan Menteri pertanian Amran Sulaiman mengemuka setelah muncul aduan terhadap pemberitaan Tempo berjudul “Poles-Poles Beras Busuk” yang tayang di akun X dan Instagram Tempo.co pada 16 Mei 2025. Pada bagian isi dari judul tersebut dikemukakan tentang kondisi gabah rusak yang diserap oleh Badan Urusan Logistik (Bulog). Melalui kebijakan any quality Bulog tetap menyerap gabah dari petani dengan harga Rp 6.500 per kilo gram.

Akibat kebijakan tersebut petani tergiur dan melakukan tindakan yang menguntungkan sepihak. Dalam artikel tersebut disebutkan petani melakukan penyiraman terhadap gabah kualitas bagus agar menambah berat timbangan. Akibatnya dagangan gabah yang diserap oleh Bulog menjadi rusak. Menurut Tempo, Menteri Pertanian sendiri sudah mengakui kondisi tersebut sebagaimana dalam kutipan artikel “Risiko Bulog Setelah Cetak Rekor Cadangan Beras Sepanjang Sejarah”.
Atas pemberitaan Tempo tersebut akhirnya Amran Sulaiman selaku Menteri pertanian mengajukan gugatan kepada Tempo membayar ganti rugi lebih dari Rp200 miliar karena dianggap merusak citra dan reputasinya, serta nama baik Kementerian Pertanian, karena laporan sampul pemberitaan Tempo bertajuk “Poles-poles Beras Busuk” itu. Tempo melayangkan eksepsi dan pada akhirnya gugatan tersebut tidak diterima oleh PN Jakarta Selatan.
Pertimbangan utama majelis hakim dengan mengutip ahli yang dihadirkan dalam persidangan pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait produk jurnalistik (pemberitaan) yang tidak benar, harus melalui pengaduan melalui Dewan Pers, bukan ke Pengadilan. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR), perbaikan pemberitaan harus disampaikan oleh teradu kepada pengadu. Jika Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi tidak dijalankan, pengadu dapat melaporkan kepada Dewan Pers kembali. Kemudian Dewan Pers mengeluarkan pernyataan terbuka bahwa teradu (media) tidak menjalankan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR).
Sebenarnya atas sengketa yang terjadi, Dewan Pers telah mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) Nomor 3/PPR-DP/VI/2025. Dewan Pers menyatakan pemberitaan Tempo melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 1 (tidak akurat dan melebih-lebihkan) serta Pasal 3 (mencampur fakta dan opini yang menghakimi). PPR tersebut merekomendasikan agar Tempo mengganti judul poster, meminta maaf, melakukan moderasi konten, dan melaporkan pelaksanaan rekomendasi kepada Dewan Pers. Tempo telah memenuhi rekomendasi tersebut dalam batas waktu 2×24 jam.
Dari apa yang terjadi dari sengketa tersebut dapat diungkapkan bahwa, kebebasan pers masih memiliki hambatan dalam bentuk pembungkaman. Upaya yang dilakukan oleh Amran terlebih sebagai Menteri Pertanian menjadi preseden buruk dan berbahaya karena mengancam kebebasan pers dan demokrasi.
Sengketa atas pemberitaan sebenarnya telah diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers melalui instrumen hak jawab, hak koreksi maupun Mediasi oleh Dewan Pers. Mengapa harus menggunakan cara ini? Karena produk jurnalistik merupakan produk intelektual kritis yang dalam konteks pemulihan keseimbangannya dilakukan melalui cara etis korektif dan nonrepresif. Selain itu, secara filosofis hak jawab, hak koreksi merupakan dasar dari prinsip keadilan, keseimbangan informasi, dan penghormatan terhadap manusia.
















