Penggunaan instrumen hukum litigasi yang bersifat imperatif tidaklah tepat dan justru akan bertolak belakang dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Sengketa jurnalistik harus dipahami bukan sebagai sengketa hukum, melainkan sengketa etik karena terjadi miss interpretasi atas realitas yang dibaca. Jika muncul kerugian atas pemberitaan yang ada yang dilakukan dengan memulihkan posisi pihak yang dirugikan melaui ruang klarifikasi, koreksi maupun mediasi bukan dengan menghukum pers. Hal ini sejalan dengan makna filosofisnya bahwa hak jawab dan hak korektif merupkan bagian dari perwujudan keadilan korektif.
Menurut Aristoteles, keadilan korektif (corectif Justice) merupakan upaya memulihkan keseimbangan akibat kekeliruan pihak lain (non intention crime) bisa dalam bentuk pemberitaan yang keliru, tidak berimbang, atau menimbulakn dampak reputasional. Sehingga hak jawab, hak koreksi merupakan mekanisme etis menuju pada keadilan korektif untuk menyeimbangkan antara kebebasan pers dengan tanggung jawab sosial.
Mekanisme etis dalam bentuk hak jawab, koreksi maupun melalui mediasi Dewan Pers dalam penyelesiaan sengketa jurnalistik juga merupakan bagian dari etika tanggung jawab (ethic of responsibility). Basisnya adalah itikad baik dan keberadaban, sehingga baik media maupun subyek berita harus sama-sama menjungjung tinggi hal tersebut. Pers juga harus mempertimbangkan atas dampak dari pemberitaan yang dilakukan baik terhadap individu dan sosial. Subyek berita apalagi pejabat publik juga harus menyadari bahwa aktivitasnya sepanjang berkenaan dengan tugas jabatan, publik berhak atas informasi yang proporsional. Hak jawab hadir sebagai pengakuan bahwa pemberitaan memiliki daya konstruktif sekaligus destruktif, sehingga pers berkewajiban menyediakan ruang pemulihan ketika dampak negatif terjadi, baik karena kekeliruan fakta maupun ketidaklengkapan konteks.
Untuk mendukung terhadap mekanisme etis dari sengketa jurnalistik, dibutuhkan keberadaan Dewan Pers yang kredibel. Sengketa pers bukanlah medan balas dendam hukum, melainkan ruang koreksi demokratis. Di sinilah Dewan Pers menjadi jembatan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan hak warga negara. Dewan pers memiliki peran strategis dan taktis dalam hal menjaga kemerdekaan pers dan kepentingan publik, sebagai forum penyelesaian sengketa yang berkeadilan, serta menjadi penyeimbang antara pers dengan pihak yang dirugikan.
Penting pula untuk ditegaskan kembali bahwa perkara antara Tempo dan Menteri Pertanian Amran Sulaiman bukanlah kasus yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari pola preseden peradilan yang telah lama dan konsisten dalam menempatkan sengketa pemberitaan sebagai sengketa pers. Dalam berbagai putusannya, pengadilan berulang kali menegaskan bahwa sengketa atas produk jurnalistik tidak dapat serta-merta dibawa ke meja hijau, tetapi harus lebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme Dewan Pers. Mahkamah Agung, misalnya, dalam Putusan No. 3176 K/Pdt/2010 terkait gugatan terhadap Harian Rakyat Merdeka, secara tegas menyatakan gugatan perdata tersebut tidak dapat diterima karena penggugat mengabaikan hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa pers.
Preseden serupa juga tampak dalam perkara gugatan perdata senilai Rp100 triliun terhadap enam media di Makassar: Antara, RRI, Terkini News, Celebes News, Makassar Today, dan Kabar Makassar. Dalam perkara tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Makassar menyatakan gugatan prematur, karena objek sengketa adalah pemberitaan pers dan belum pernah diuji melalui Dewan Pers. Putusan ini menjadi penanda penting bahwa doktrin penyelesaian sengketa pers tidak hanya hidup di Mahkamah Agung atau pengadilan Jakarta, tetapi juga telah berkembang menjadi praktik yudisial di daerah, membentuk konsistensi nasional dalam perlindungan kemerdekaan pers.
Pada titik ini, sejumlah sengketa pers melalui jalur pengadilan, yang dipertaruhkan bukan semata-mata benar atau salahnya sebuah berita, melainkan cara negara dan pejabat publik menyikapi kritik. Gugatan hukum yang melompati mekanisme Dewan Pers hanya akan menciptakan preseden buruk dan iklim ketakutan bagi jurnalisme. Ke depan, sengketa pers harus lebih berorientasi pada penyelesian etik dengan fungsi Dewan Pers yang kuat.
*) Ninik Rahayu, Ketua Dewan Pers Periode 2022-2025
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
















