"Menurut saya kerangka berpikirnya adalah keadilan distributif dalam penyaluran subsidi. Mekanisme yang ada saat ini tidak adil karena subsidi lebih banyak yang dinikmati oleh masyarakat mampu dari pada masyarakat yang berkekurangan," kata Deddy dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu.
Dia mencontohkan, masyarakat mampu yang memiliki mobil, bahkan lebih dari satu dan juga mungkin motor, tentu menyerap subsidi lebih banyak dari pada mereka yang hanya punya satu atau dua motor dalam satu keluarga. Bahkan rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan, tidak mendapat manfaat apa pun dari subsidi BBM.
Padahal, subsidi yang semakin besar dan membebani anggaran negara dan Pertamina itu, mengurangi kemampuan pemerintah untuk mengalokasikan dana subsidi yang lebih dibutuhkan oleh rakyat miskin, petani, nelayan, lansia, difabel dan UMKM.
"Jadi landasan berpikirnya adalah keadilan distributif dalam bentuk pengetatan penerima subsidi melalui sistem yang terpantau secara holistik dan real time," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
Selain keadilan distributif, pemberlakuan sistem ini juga akan mampu menekan penyimpangan BBM subsidi di lapangan. Sehingga dapat ditekan merembes-nya BBM bersubsidi ke sektor industri, pertambangan, perkebunan dan penyelundupan.
"Di mana banyak terjadi di seluruh Indonesia dan terutama di daerah pedalaman, perbatasan, daerah pertambangan dan perkebunan serta daerah industri," tuturnya.
Masalahnya, lanjut Deddy, memang ada masyarakat yang tidak memiliki akses pada sistem tersebut, seperti masyarakat miskin yang tak punya "smartphone" atau telepon pintar dan di daerah pedalaman.
Menurut dia, hal itu bisa dipecahkan dengan Pertamina membuat kartu semacam "e-toll" atau "e-money". Kartu ini bisa digunakan di SPBU atau penyalur BBM untuk membeli BBM bersubsidi dengan kuota yang telah ditentukan.
"Datanya bisa diambil dari Kemensos atau Pemerintah Daerah dan melalui proses penyaringan dan verifikasi oleh Kementerian ESDM," imbuhnya.
