Bagi politisi Partai Keadilan Sejahtera itu, pembelian BBM harus dapat diakses masyarakat dengan mudah dan merata. Dengan demikian, tak terjadi ketimpangan antara penduduk kota dan desa-desa di pelosok daerah. Selain itu, kata Netty, perlu pula mempertimbangkan efisiensi waktu kala mengantri di pom bensin. “Jangan sampai aktivitas scanning aplikasi membuat antrean padat dan panjang,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi menilai pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi melalui aplikasi My Pertamina dapat menghilangkan akses masyarakat yang tidak mempunyai HP dan jaringan internet. Menurutnya, terdapat beberapa alasan yang mesti dikritisi. Seperti soal bagaimana dengan konsumen yang tidak memiliki perangkat.
“Dan atau bahkan, kuota internet saat mau beli BBM? Kemudian masalah keandalan internet di suatu daerah juga masih banyak gangguan,” ujarnya.nda bosan baca berita
Selain itu, pembelian melalui aplikasi juga mengakibatkan risiko antrean panjang saat pengisian BBM. "Secara operasional hal ini juga berpotensi membuat antrean panjang di area SPBU, bahkan crowded. Oleh karena itu, seyogyanya harus banyak petugas yang mengaturnya,” tambah Tulus.
Meski demikian, dia menyatakan pembelian BBM subsidi melalui aplikasi memiliki tujuan untuk meringankan anggaran subsidi yang membengkak. Sebab, Tulus menyampaikan subsidi Rp 520 triliun termasuk listrik harus dikeluarkan pemerintah. "Istilah subsidi B agar tepat sasaran sejatinya absurd dan salah kaprah," ungkap Tulus
Kemudian, penggunaan aplikasi memang perlu ditingkatkan mengingat perkembangan teknologi digital saat ini. "Pada konteks era digital instrumen pengendali dengan menggunakan aplikasi digital adalah hal yang rasional, termasuk dengan My Pertamina. Semua layanan publik yg dikelola BUMN saat ini berbasis mobile, aplikasi," ungkap Tulus.
Sebagaimana diketahui, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan penyaluran Pertalite ataupun Solar subsidi masih memiliki berbagai tantangan. Diantaranya penyaluran yang tidak tepat sasaran, di mana pengguna yang seharusnya tidak berhak ikut mengkonsumsi BBM bersubsidi dan turut mempengaruhi kuota yang harus dipatuhi Pertamina Patra Niaga selaku badan usaha yang ditugaskan.