Sejumlah harapan baru bagi masyarakat di pundak anggota DPR periode 2024-2024 setelah resmi dilantik. Berbagai Rancangan Undang-Undang (RUU) yang masih menjadi pekerjaan rumah DPR perlu segera ditindaklanjuti. Khususnya RUU yang menjadi prioritas dan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat luas.
Direktur Eksekutif Institute Criminal for Justice Reform (ICJR), Erasmus Napitupulu, mengingatkan fungsi penting DPR di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi itu perlu digunakan secara maksimal untuk menghadirkan pemerintahan di sektor pidana berbasis bukti, efisien, tidak koruptif dan diawasi komprehensif serta responsif.
Sejumlah isu pidana yang penting diperhatikan anggota DPR periode 2024-2029 termasuk pemerintahan ke depan antara lain transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan. Kemudian, kekerasan dan brutalisme aparat, kebebasan berekspresi dan berpendapat, overkriminalisasi dan penertiban regulasi pidana, kebijakan narkotika & rutan dan lapas yang sesak.
Berikutnya, pelanggaran berat masa lalu, perlindungan korban dan kelompok rentan, serta penghormatan analisis gender dalam peradilan pidana. Khusus untuk DPR, Erasmus mendorong 6 RUU sektor pidana segera dibahas. Pertama, Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (R-KUHAP). Tujuannya, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas sistem peradilan pidana serta mencegah terjadinya brutalitas aparat.
Baca juga:
- Komnas HAM Usul DPR Periode 2024-2029 Prioritaskan 4 RUU Ini
- Anggota Dewan Periode 2024-2029 Diharapkan Jalankan Fungsi Check and Balances
- 580 Anggota DPR 2024-2029 Resmi Dilantik, Berlanjut 4 Agenda Rapat
Anggota DPR harus berkomitmen membahas R-KUHAP, karena sistem peradilan pidana di bawah KUHAP yang berlaku saat ini minim pengawasan. Tidak ada fungsi pengawasan peradilan (judicial scrutiny) yang memadai, tidak ada fungsi hakim komisaris yang menjamin seluruh sikap tindak aparat penegak hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan pidana terhadap tersangka dan terdakwa diawasi.
Kedua, revisi UU Advokat untuk menjamin penguatan fungsi advokat dalam peradilan pidana. Ketiga, mencegah dan menanggulangi judicial corruption perlu dilakukan dengan menjamin penguatan penegakan hukum dengan merevisi UU KPK dengan semangat kembali memperkuat KPK. Termasuk membahas RUU Perampasan Aset.
“Revisi KUHAP harus diutamakan sebelum UU terkait lainnya direvisi seperti UU Polri,” katanya dikonfirmasi, Rabu (2/10/2024).
Untuk menjamin penghormatan kebebasan berekspresi dan berpendapat, DPR harus berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan penegakan hukum yang dilakukan pemerintah. Saat ini terdapat kondisi dimana ketentuan hukum dipakai untuk melakukan kriminalisasi terhadap sikap-sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
DPR berperan penting mencegah kriminalisasi itu dan menghentikan pembahasan RUU yang berpotensi merusak demokrasi seperti UU Penyiaran yang sebelumnya diusulkan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Keempat, menanggulangi over kriminalisasi hukum pidana dan penuh sesak penjara di Indonesia bisa dilakukan dengan merevisi beberapa UU seperti UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Beleid itu penyebab utama terjadinya over crowding rutan dan lapas di Indonesia. Periode 2023-2024, pemerintah dan DPR telah memulai pembahasan RUU Narkotika ini, tapi Februari 2023 pemerintah mencabut pembahasan karena draf sebelumnya tidak mengatasi masalah. Misalnya, tidak ada perbaikan pengaturan penguatan perlakukan bagi pengguna narkotika dengan menggunakan pendekatan kesehatan.
Erasmus mencatat Komisi III DPR periode lalu sudah menyerukan pentingnya sinergikan pendekatan kesehatan dan hukum dalam revisi UU Narkotika, dengan mendukung upaya dekriminalisasi pengguna narkotika. ICJR mengingatkan DPR periode 2024 - 2029 harus meneruskan komitmen tersebut, mengedepankan pendekatan kesehatan bagi pengguna narkotika.
Kelima, untuk menguatkan hak korban dalam peradilan pidana, dan menjamin perspektif gender dalam peradilan pidana, Erasmus mendorong revisi KUHAP menjamin pengaturan yang berperspektif gender. Misalnya penghindaran penahanan bagi perempuan hamil dan dengan beban pengasuhan, serta penguatan hak korban, termasuk memperkenalkan mekanisme dana bantuan korban dalam KUHAP. Keenam, menginisiasi RUU Bantuan Korban guna menjamin pengaturan mekanisme penyediaan jaminan penganggaran negara untuk bantuan korban tindak pidana.
Sebelumnya, anggota DPR, DPD, dan MPR periode 2024-2029 telah dilantik. Rapat paripurna juga telah memilih pimpinan DPR yakni Puan Maharani dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan sebagai Ketua DPR. Wakil Ketua DPR secara berurutan yakni Adies Kadir dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Sufmi Dasco Ahmad dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Rakyat (Gerindra), Saan Mustopa dari fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Cucun Ahmad Syamsurijal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam pidato perdana sebagai Ketua DPR 2024-2029, Puan mengatakan fungsi konstitusional DPR melakukan intervensi terhadap kebijakan negara melalui politik hukum, anggaran, dan pembangunan untuk merespon tantangan. Alat Kelengkapan Dewan (AKD), komisi, dan badan di DPR punya tugas tertentu dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan dan diplomasi. Agenda legislasi yakni DPR dan pemerintah membentuk UU yang mengatur kehidupan rakyat.
“DPR dan pemerintah dalam membentuk UU harus mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, sehingga memberi kemudahan urusan rakyat,” harapnya dalam sidang paripurna DPR, Selasa (1/10/2024) kemarin.
DPR menjadi lembaga yang disorot rakyat sehingga harus mawas diri dalam menjalankan jabatannya sebagai wakil rakyat. Anggota DPR dituntut punya rasa keadilan, peduli, empati dan simpati terhadap masalah yang dihadapi rakyat. “Kita dituntut dapat memperjuangkan aspirasi rakyat, menempatkan diri dengan memperhatikan kepantasan sosial,” imbuhnya.
Puan mengajak seluruh anggota DPR untuk dekat dengan rakyat, dipercaya dan dapat menyejahterakan rakyat. Sekaligus mengundang seluruh elemen masyarakat seperti jurnalis, pers, akademisi, NGO, ormas dan lainnya untuk memberi masukan, pandangan dan kritik terhadap kebijakan yang akan diambil.
“Di masa kepemimpinan ini kami gelorakan kerja bersama untuk mewujudkan DPR sebagai parlemen modern, terbuka, aspiratif dan berupaya menjadikan DPR sebagai rumah rakyat yang sesungguhnya,” tutupnya.
