Beragam Persiapan Pemerintah Menerapkan KRIS
Terbaru

Beragam Persiapan Pemerintah Menerapkan KRIS

Ada beberapa RS yang tidak perlu menerapkan KRIS, dan lebih dari 70 RS diklaim siap menjalankan KRIS.

Ady Thea DA
Bacaan 4 Menit

“Jadi implementasi KRIS yang memberi kekhawatiran tempat tidur berdasarkan BOR (Bed Occupation Rate) yang sekarang berlaku, itu tidak akan terjadi,” ujarnya.

Prof Dante mengatakan KRIS ini berlaku untuk semua RS selain yang telah dikecualikan. Implementasi KRIS akan dibarengi dengan evaluasi secara berjenjang dan holistik. Bagi RS yang belum mampu menerapkan KRIS, pemerintah akan memberi bantuan pembiayaan sebesar Rp400 miliar/tahun untuk RS Tipe A, Rp50 miliar/tahun untuk RS Tipe B, dan Rp2,5 miliar/tahun untuk RS Tipe C dan D. Sementara RS swasta menggunakan dana mandiri dan pemerintah akan memberi bantuan secara bimbingan teknis.

Lakukan beberapa langkah

Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Agus Suprapto, mengingatkan KRIS sejatinya sudah dimandatkan Pasal 23 ayat (4) UU No.40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. KRIS merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah keadilan sosial dan ekuitas dalam prinsip JKN. Penegasan KRIS juga dimandatkan PP No.47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan yang memandatkan penerapan KRIS paling lambat 1 Januari 2023. Tapi mandat itu belum bisa terlaksana.

“DJSN terus mengawal mandat UU dan memonitor KRIS. Perpres 59/2024 itu upaya keras kita bersama menyelenggarakan KRIS yang akan berlaku 30 Juni 2025,” urainya.

DJSN mengusulkan beberapa langkah yang harus dilakukan pemerintah terkait KRIS antara lain segera menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan terkait KRIS. Beleid itu mengatur kriteria dan penerapan KRIS. Penetapan tarif dan iuran diharapkan bisa segera ditetapkan sebelum Juli 2025. DJSN menginisiasi pembentukan Kelompok Kerja yang terdiri dari berbagai lembaga seperti DJSN, BPJS, Kementerian Kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengawal implementasi KRIS.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prof Ali Ghufron Mukti, menjelaskan Perpres 59/2024 mengatur banyak hal misalnya jaminan bagi peserta pekerja penerima upah (PPU) yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), keringanan denda, pemindahan fasilitas kesehatan (faskes) dan lainnya.

Tapi isu yang paling banyak disorot tentang KRIS. Bahkan dalam sejumlah regulasi, istilah KRIS tidak konsisten. Sebagaimana Pasal 103B Perpres 59/2024 penerapan KRIS paling lambat 30 Juni 2025. Sebelum menerapkan KRIS, RS bisa menyelenggarakan sebagian atau seluruh kriteria KRIS sesuai kemampuan.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info