Yanti mengajukan empat rekomendasi untuk mengatasi hambatan-hambatan perlindungan anak dari eksploitasi seksual di kawasan ASEAN: memperkuat kerja sama regional; memberdayakan anak-anak dan keluarga; mendorong sistem keuangan yang inklusif; serta adaptasi dan inovasi yang berkelanjutan.
Ketua Umum Asosiasi Pengajar Hukum Pidana dan Kriminologi (ASPERHUPIKI) Fachrizal Afandi ikut memberi saran dalam konferensi internasional itu. “Kemajuan pesat teknologi keuangan perlu diakomodir dalam sistem hukum dan perundang-undangan kita untuk mengatasi tren yang ada,” ucap Fachrizal.
Ia menilai kebijakan yang ada harus diperluas tidak lagi sebatas mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban pelaku. “Hal ini memerlukan kolaborasi para pembuat kebijakan, lembaga keuangan, dan lembaga penegak hukum. Khususnya lembaga keuangan memegang peran penting dalam upaya ini,” katanya.
Posisi lembaga keuangan dalam siklus kejahatan eksploitasi seksual anak dinilainya mampu mendeteksi dan mencegah transaksi tersebut. Peran aktif dari pihak lembaga keuangan akan sangat membantu perlindungan anak-anak dari transaksi eksploitasi seksual. Ia merujuk prinsip Know Your Customer dalam industri layanan keuangan yang harusnya bisa diarahkan pada upaya perlindungan ini.
















