Berbagai Vonis Hakim tentang Orang Hilang

Berbagai Vonis Hakim tentang Orang Hilang

Siska Trisia
Dalam berbagai putusan hakim, perkara hilangnya seseorang dapat menimbulkan berbagai sengketa hukum perdata bahkan pidana.
Berbagai Vonis Hakim tentang Orang Hilang
Hukumonline

Dalam kehidupan sosial, acapkali terjadi peristiwa ketika seseorang tidak diketahui rimbanya. Mungkin saja yang bersangkutan telah meninggal dunia di suatu tempat, tetapi tidak ada yang tahu. Mungkin juga seseorang secara sengaja menghilangkan diri dari pencarian karena suatu sebab. Salah satu keadaan yang juga bisa terjadi adalah hilang dalam suatu bencana alam. 

Contohnya dalam kasus bencana alam banjir bandang yang melanda Sumatera pada November 2025 lalu. Hingga berita ini ditayangkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat masih ada korban yang belum ditemukan dan dinyatakan hilang. Setidaknya di Aceh ada 31 orang hilang, di Sumatera Utara 60 orang hilang, dan di Sumatera Barat sampai 4 Januari 2026 tercatat 74 orang dinyatakan hilang.

Dalam hukum perdata, untuk dapat disebut hilang harus ada prosedur atau mekanisme yang dilewati, baik mengenai jangka waktu maupun kepastian dari lembaga tertentu. Alasannya karena orang yang tidak ditemukan atau dinyatakan hilang membawa berbagai implikasi hukum. Baik terhadap anggota keluarganya seperti masalah perkawinan, waris, hak atas tanah, maupun hubungan dengan pihak ketiga, seperti pelaksanaan perjanjian. (Baca juga: Implikasi Hukum jika Orang Dinyatakan Hilang karena Bencana)

Basuki Rekso Wibowo, Guru Besar Hukum Perdata yang pernah menjabat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan kepada Hukumonline soal duduk perkara orang hilang. Dalam bidang perikatan/perjanjian, kejadian orang hilang (afwezigheid) tidak dapat dijadikan sebagai dasar dan alasan untuk menyatakan perjanjian yang pernah dibuat menjadi hapus. Keadaan orang hilang tidak termasuk sebagai salah satu alasan hapusnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata. Oleh sebab itu, perjanjian tetap berlaku sah dan mengikat sepanjang telah memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur Pasal 1320 KUHPerdata. Pemenuhannya tetap harus dilaksanakan dengan iktikad baik oleh para pihak sebagaimana diatur Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 1340 KUHPerdata.

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

Masuk ke akun Anda atau berlangganan untuk mengakses Premium Stories
Premium Stories Professional

Segera masuk ke akun Anda atau berlangganan sekarang untuk Dapatkan Akses Tak Terbatas Premium Stories Hukumonline! Referensi Praktis Profesional Hukum

Premium Stories Professional
2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info