Berkas Perkara dan Keadilan Prosedural: Menguji Arah KUHAP 2025
OPINI

Berkas Perkara dan Keadilan Prosedural: Menguji Arah KUHAP 2025

Ketika KUHAP 1981 masih secara eksplisit menjamin hak Terdakwa atas Berkas Perkara, KUHAP 2025 justru menghapus jaminan eksplisit tersebut sebagai langkah mundur sekitar seratus tahun ke belakang. Selain KUHAP 2025 harus segera direvisi, perlu peran strategis MA untuk mewajibkan JPU menyerahkan salinan Berkas Perkara kepada Terdakwa sebelum persidangan dimulai.

•Bacaan 6 Menit
MS
Penulis Opini

Jalan Keluar: Memulihkan Hak Berkas Perkara

Jika tujuan pembaruan KUHAP adalah memperkuat keadilan prosedural, maka arah kebijakan mengenai Berkas Perkara perlu dikoreksi secara serius. Prinsip dasarnya sederhana, bahwa seluruh Berkas Perkara yang berada di meja JPU seharusnya juga tersedia di meja Hakim dan di meja Terdakwa atau Tim Advokat. Prinsip ini bukan gagasan baru, melainkan praktik yang telah lama dikenal dalam sejarah Hukum Acara Pidana Indonesia.

Dalam konteks reformasi hukum, pemulihan hak atas salinan Berkas Perkara tidak dapat dibiarkan berjalan secara sporadis dan kasuistis, bergantung pada kegigihan Advokat atau kepekaan Hakim. Komunitas Advokat perlu secara kolektif dan konsisten memperjuangkan hak ini sebagai hak prosedural yang tidak dapat dinegosiasikan, baik melalui eksepsi, praperadilan, maupun pengujian konstitusional jika diperlukan. Tanpa tekanan profesional yang terorganisasi, praktik timpang akan terus direproduksi.

Pada saat yang sama, harus segera dilakukan revisi KUHAP 2025. Penghapusan jaminan eksplisit atas hak Terdakwa untuk memperoleh salinan Berkas Perkara perlu dikoreksi dengan mengembalikan norma yang tegas, operasional, dan disertai sanksi yang jelas bagi pelanggarannya. Tanpa sanksi, hak prosedural akan kembali menjadi deklarasi kosong.

Mahkamah Agung (MA) memiliki peran strategis untuk mencegah kemunduran lebih jauh. MA dapat menegaskan kewajiban JPU untuk menyerahkan salinan Berkas Perkara kepada Terdakwa sebelum persidangan dimulai. Bahkan di negara Belanda akses terhadap Berkas Perkara sudah diberikan sejak proses Penyidikan.

Tanpa langkah-langkah korektif tersebut, risiko yang kita hadapi bukan hanya ketimpangan praktik, melainkan paradoks normatif, bahwa Hukum Acara Pidana kolonial dan KUHAP 1981 dapat terlihat lebih adil dibanding KUHAP 2025. Dalam aspek hak Terdakwa atas Berkas Perkara, pembaruan seharusnya berarti kemajuan. Jika tidak, Hukum Acara Pidana Indonesia benar-benar berisiko melangkah mundur seratus tahun ke belakang.

Penutup

Tulisan ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perbuatan pelaku tindak pidana. Hak atas Berkas perkara bukanlah privilege Terdakwa tertentu, melainkan elemen fundamental dari proses hukum yang beradab. Pelanggaran terhadap hak atas salinan Berkas Perkara justru lebih berpotensi menindas masyarakat awam hukum dan para Terdakwa yang merasa tidak bersalah atau merasa dikorbankan. Ketika KUHAP 1981 masih secara eksplisit menjamin hak atas Berkas Perkara, praktik Peradilan telah menunjukkan kegagalan sistemik. Kini, ketika KUHAP 2025 justru menghapus jaminan eksplisit tersebut, kegagalan itu tidak lagi bersifat praktis semata, melainkan struktural.

Dalam aspek hak Terdakwa atas salinan Berkas Perkara, sulit menghindari kesimpulan bahwa KUHAP 2025 bukanlah langkah maju. KUHAP 2025 justru menormalisasi praktik lama yang tidak adil. Dalam arti ini, Hukum Acara Pidana Indonesia tidak sedang bergerak ke depan, melainkan melangkah mundur sekitar seratus tahun ke belakang.

 

*) Monang Sagala, Advokat-Kepala Divisi Pidana LBH Mawar Saron Tahun 2007

Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline atau institusi manapun

kuhapberkas perkarakeadilanhukum pidana
Monang Sagala

Advokat, Kepala Divis Pidana LBH Mawar Saron Tahun 2007

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info