Lebih jauh, berdasarkan pengalaman penulis, penghambatan penyerahan salinan Berkas Perkara seringkali berkorelasi dengan problem pembuktian. Dalam perkara-perkara dengan pembuktian yang kuat dan sederhana, JPU relatif lebih mudah memberikan salinan Berkas Perkara. Sebaliknya, dalam perkara yang menyimpan kelemahan pembuktian, Berkas Perkara cenderung ditahan.
Salah satu contoh konkret terjadi sekitar tahun 2007, ketika penulis mendampingi dua orang Terdakwa dalam perkara dugaan tindak pidana pembunuhan. Selama persidangan berlangsung, Terdakwa tidak pernah diberikan salinan visum et repertum, meskipun dokumen tersebut merupakan bagian yang integral dari Berkas Perkara. Baru setelah Ketua Majelis Hakim memberikan perintah tegas, JPU akhirnya menyerahkan salinan lengkap visum et repertum. Dari dokumen tersebut terungkap bahwa waktu kematian korban tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi dalam Berkas Perkara. Fakta ini menjadi dasar alibi yang sangat menentukan arah pembelaan dan penyusunan pertanyaan kepada para saksi dan ahli di persidangan.
Dengan berbagai pertimbangan teknis akhirnya kedua Terdakwa dijatuhi hukuman ringan dan langsung dikeluarkan dari Rumah Tahanan pada hari Putusan dibacakan. Tanpa akses visum et repertum sebagai bagian integral dari Berkas Perkara, pembelaan berbasis alibi tersebut tidak mungkin dapat dirumuskan secara efektif. Pola praktik inilah yang penting dicatat sebagai pelajaran sistemik. Dalam praktek juga pernah ditemukan perbuatan oknum Penyidik menghilangkan berita acara tertentu dengan tujuan agar Terdakwa dapat didakwa dengan ancaman pidana yang lebih berat. Masih banyak contoh-contoh perkara lain yang membuktikan urgensi Berkas Perkara dalam persidangan perkara pidana.
Dari KUHAP 1981 ke KUHAP 2025: Kontinuitas Praktik, Legitimasi Baru
Masalah muncul ketika pembaruan KUHAP tidak diarahkan untuk menutup jurang antara norma dan praktik tersebut. Alih-alih memperkuat mekanisme penegakan hak dan memberikan sanksi yang jelas atas pelanggaran, KUHAP 2025 justru menghapus jaminan eksplisit atas hak Terdakwa untuk memperoleh salinan Berkas Perkara.
Akibatnya, praktik lama yang dahulu terjadi meskipun bertentangan dengan teks KUHAP 1981 justru kini memperoleh legitimasi normatif. Jika sebelumnya penghambatan penyerahan Berkas Perkara dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran undang-undang, dalam KUHAP 2025 praktik serupa justru dibenarkan dengan dalih bahwa undang-undang memang tidak lagi mewajibkannya.
Fair Trial yang Dikosongkan
Penghapusan kewajiban penyerahan salinan Berkas Perkara bertentangan dengan asas peradilan yang adil (fairness trial) dan prinsip langsung dengan prinsip equality of arms. Negara memiliki kekuasaan, waktu, sumber daya untuk menyusun Berkas Perkara, sementara Terdakwa dipaksa membela diri dalam kondisi ketimpangan informasi.
Argumen bahwa alat bukti cukup diperlihatkan di persidangan tidak memadai. Pembelaan yang efektif mensyaratkan waktu yang adil, akses, dan kesempatan untuk mempelajari dokumen secara utuh, bukan sekadar melihatnya secara sepintas di ruang sidang.
















