Meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menegaskan bahwa kepengurusan Golkar yang sah versi Munas Riau dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie (Ical), kubu Agung Laksono menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak serta merta bisa menerima pencalonan pilkada oleh Golkar versi Munas Riau itu.
Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi (kubu Agung Laksono), OC Kaligis menegaskan bahwa putusan ini belum bisa dilaksanakan karena pihaknya langsung mengajukan upaya banding. Sehingga, KPU tidak bisa begitu saja menerima kubu Ical saat pencalonan Pilkada.
“Potong leher saya kalau bisa. Ya, nggak bisa lah. Selama kita banding, putusan menteri tetap dong, nggak dibatalkan. Kita banding kok,” ujar Kaligis usai sidang di PTUN DKI Jakarta, Senin (18/5).
OC Kaligis menegaskan bahwa putusan hakim tidak dapat serta merta dilaksanakan karena masih ada upaya hukum yang berjalan (banding) terhadap objek sengketa.
Sedangkan, Yusril ihza Mahendra – kuasa hukum kubu Ical – memiliki pendapat berbeda. Ia mengatakan bahwa putusan PTUN DKI Jakarta ini sudah bisa berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht).
“Kalau putusan inkracht-nya sama dengan putusan sekarang ya dia tetap berlaku. Kalau putusan inkracht-nya berbeda dengan putusan sekarang, apa yang diambil sejak hari ini sampai dengan putusan inkracht, tetap sah,” jelas Yusril.
Sebagai informasi, dalam amar putusan hakim juga memasukkan diktum soal penundaan ini. Menyatakan penetapan Nomor 62/G/2015/PTUN.JKT tanggal 1 April 2015 (yang menunda SK pengesahan kubu Agung Laksono dalam putusan sela,-red) tetap sah dan berlaku sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya.
















