Badan Kerja Sama Dekan Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Negeri (BKS Dekan FH PTN) se-Indonesia kembali meningkatkan kemitraan dengan Hukumonline. Kali ini BKS Dekan FH PTN akan berkolaborasi dengan Hukumonline untuk menggelar survei pendidikan tinggi hukum. Hasilnya akan menjadi dasar kebijakan pendidikan tinggi hukum ke depan.
“Melalui survei pendidikan tinggi hukum ini, kami bisa melihat data dan informasi lewat jawaban dari mahasiswa dan civitas academica fakultas hukum dari Sabang sampai Merauke,” kata Iman Prihandono, Ketua BKS Dekan FH PTN kepada Hukumonline saat penandatanganan kerja sama, Kamis (14/3/2024).
Baca juga:
- Hukumonline Teken Nota Kesepahaman dengan BKS Dekan FH PTN Terkait University Solutions
- 3 Isu Penting yang Perlu Jadi Perhatian BKS Dekan FH PTN
- BKS Dekan FH PTN Belum Sepakati Konsep Pembentukan LAM Hukum
Ia menjelaskan survei ini mulai dari soal ragam profesi yang diminati, cara belajar mahasiswa, susunan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan per wilayah, hingga perspektif atas akses ke profesi tertentu. Program ini diduga menjadi langkah awal dari kemajuan besar dunia pendidikan tinggi hukum di Indonesia. Pasalnya, belum ada survei sejenis dalam rangka menentukan kebijakan pendidikan tinggi hukum sejak masa kemerdekaan 1945.
Iman mengatakan melalui survei ini para pimpinan fakultas hukum dapat mengambil kebijakan melalui data dan informasi yang akurat. Kebijakan itu misalnya menentukan kurikulum apa yang tepat berdasarkan analisis preferensi profesi mahasiswa hukum.
Kuesioner yang akan disebar nantinya akan menunjang lahirnya sejumlah strategi penting. Iman menyebut antara lain mulai dari kebijakan soal kebijakan kurikulum, kerja sama dengan universitas lain, penyediaan program double degree, penyediaan program fastrack, hingga sasaran belajar.
“Selain itu, lewat survei tersebut kami bisa mengetahui perkembangan pendidikan tinggi hukum selama ini apakah sudah berjalan baik atau tidak,” ujar Dekan FH Universitas Airlangga itu. Iman berharap berbagai kebijakan yang akan diambil pimpinan FH se-Indonesia akan berdasarkan hasil survei. Misalnya jika mahasiswa saat ini lebih tertarik pada pembelajaran di luar kelas, maka pihak fakultas sebagai penyelenggara pendidikan akan menyesuaikan.