Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Pol) Boy Rafli Amar untuk tetap mengedepankan prinsip pelindungan hak asasi manusia (HAM) dalam upaya mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme.
Permintaan itu merupakan salah satu hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi III DPR RI dan Kepala BNPT, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/3/2021) seperti dikutip Antara. (Baca Juga: Pelibatan TNI Tangkal Aksi Terorisme Miliki Dasar Hukum yang Kuat)
"Komisi III DPR RI mendesak Kepala BNPT lebih mengoptimalkan fungsi pencegahan terorisme dengan melakukan langkah-langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip pelindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian sebagai upaya untuk mencegah paham radikal terorisme," demikian isi poin pertama kesimpulan rapat tersebut yang dibacakan oleh pimpinan sidang, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh.
Selain mengingatkan pentingnya prinsip pelindungan HAM dan kehati-hatian dalam upaya mencegah paham radikal terorisme, Komisi III meminta BNPT untuk meningkatkan koordinasi dengan para pemangku kepentingan terkait.
"Komisi III DPR RI mendukung Kepala BNPT agar terus meningkatkan pola koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian/lembaga, universitas, lembaga riset, organisasi keagamaan, dan lembaga internasional, serta turun ke daerah-daerah untuk melakukan sosialisasi guna menangkal bibit-bibit paham radikal terorisme," demikian poin terakhir kesimpulan rapat dengar pendapat antara Komisi III dan BNPT yang dibacakan di penghujung pertemuan.
Dua poin kesimpulan itu mengakhiri rapat dengar pendapat antara Komisi III DPR RI dan Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar yang membahas beberapa agenda, antara lain evaluasi kerja BNPT selama beberapa tahun terakhir, cetak biru penanggulangan terorisme, pola koordinasi BNPT dan lembaga lain, serta rencana pelibatan TNI dalam penanganan aksi terorisme.
Dalam paparannya, Boy yang turut didampingi beberapa pejabat BNPT, menjelaskan BNPT telah membuat rencana aksi nasional penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme (RAN PE). Rencana aksi itu dapat menjadi acuan bagi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk menyusun program-program pencegahan radikal terorisme serta ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme.
Boy, pada pertemuan itu menegaskan istilah "ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme" merupakan satu frase yang harus disebut secara utuh sebagaimana mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah Pada Terorisme Tahun 2020-2024.