Baca:
- Kongres Notaris akan Bahas Revolusi Industri dan Tantangannya
- Rangkaian Kongres UINL ke-29, Notaris Lintas Negara Bahas Beragam Isu
- Kesan Positif Notaris Dunia atas Penyelenggaraan Kongres UINL di Indonesia
Demikian juga dengan layanan kenotariatan lainnya yang menurut Jokowi harus lebih adaptif dengan perkembangan teknologi. Ia mencontohkan, jika dulu tas notaris berisi pulpen, cap, dan materai, sekarang sudah harus berisi laptop maupun tablet, yang terkoneksi secara langsung ke internet sehingga jika dibutuhkan oleh klien, bisa langsung diurus secara online.
“Saya paham kadang perubahan teknologi yang begitu cepat kadang susah diikuti pengguna teknologi, namun saya sampaikan kalau para notaris tidak berubah maka notaris akan tertinggal dan ditinggalkan oleh klien kita,” tegas Jokowi.
Pada penutup sambutannya, Jokowi berharap melalui Kongres ini, dapat dilakukan pertukaran ide, gagasan, dan pengalaman antarnotaris. Sehingga, lanjut Jokowi, dapat diperoleh terobosan baru yang semakin meningkatkan kualitas dan mengukuhkan posisi notaris di era disrupsi.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI), Yualita Widyadhari menyebutkan, notaris ingin dilibatkan secara penuh dalam berbagai kebijakan negara di tingkat internasional dan juga nasional yang terkait dengan kenotariatan. Hal ini untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi notaris yang sebaik-baiknya bagi masyarakat dalam menjamin kepastian hukum.
Menurut Yualita, INI mendukung sepenuhnya upaya Pemerintah Indonesia untuk menaikkan peringkat Indonesia pada indeks ease of doing business (EoDB), lebih jauh lagi menjamin kepastian hukum. “Jaminan kepastian hukum adalah hal prinsip yang harus dikedepankan untuk mencapai suatu investasi yang tidak hanya signifikan dan bermanfaat, tetapi lebih penting lagi adalah investasi yang berkesinambungan,” ujar Yualita.
Ia juga menyebutkan bahwa notaris civil-law di beberapa negara juga memiliki peran sosial yang besar, seperti membantu Pemerintah dalam hal pendaftaran dan pemberian identitas legal kepada anak-anak yang hak-haknya tidak dapat terpenuhi karena ketiadaan akta kelahiran, memastikan akses hukum yang setara bagi perempuan, penyandang disabilitas, dan pendaftaran tanah di beberapa Negara anggota UINL, di mana kepemilikan tanah masih bermasalah.