Kisruh pagar laut dan penerbitan sertifikat hak di atas perairan laut tampaknya bakal mengarah ke jalur pidana. Badan Reserse Kriminal Mabes Polri sudah turun gunung, terjun langsung ke Desa Kohod melakukan pemeriksaan dan menyita sejumlah dokumen. Polisi sudah menaikkan status pemeriksaan ke tahap penyidikan setelah menemukan setidaknya dua bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya tindak pidana pemalsuan surat.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Mabes Polri, Brigadir Jenderal Polisi Djuhandani Rajarjo Putro menjelaskan, penyidik sudah memeriksa puluhan saksi dan sudah melakukan penggeledahan. Bukti permulaan terjadinya pemalsuan warkah untuk memperoleh Seritifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) sudah diperoleh penyidik. Berbekal dokumen palsu itulah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertahanan Kabupaten Tangerang menerbitkan sertifikat.
Para pelaku kemungkinan dijerat dengan Pasal 263 dan Pasal 266 KUHP, dan terbuka kemungkinan mempergunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Hingga tulisan ini dibuat, polisi sudah menetapkan empat orang tersangka, termasuk Kepala Desa dan Sekretaris Desa Kohod.
Kasus sejenis –pemagaran laut dan pemberian sertifikat (dalam dokumen hukum dipergunakan kata sertipikat) hak-hak atas tanah di atas laut-- tak hanya terjadi di Kabupaten Tangerang, tetapi juga di beberapa daerah lain. Patut diduga, penerbitan SGB dan SHM tersebut melibatkan banyak pihak, dan penerbitannya dilakukan melalui cara-cara yang tak sesuai hukum yang semestinya. Itu sebabnya, Menteri Agraria dan tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid bertekad membatalkan sertifikat hak yang terbit di wilayah pagar laut di desa Kohod, Kabupaten Tangerang, Banten.

























