Keempat, ekonomi produktif didorong tumbuh berkelanjutan antara lain lewat penguatan kebijakan, insentif likuiditas makroprudensial. Likuiditas lebih terarah untuk sektor prioritas seperti pertanian, industri, UMKM, industri hijau dan lainnya. Akselerasi reformasi struktural, sebagai prasyarat utama mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan mengantarkan indonesia menuju negara pendapatan tinggi.
“Peran BI menjaga stabilitas makro ekonomi, mengarahkan kebijakan moneter dan makroprudensial untuk mendukung pembiayaan di sektor produktif dan prioritas”, usul Solikin.
Kelima, navigasi stabilitas harga pangan. Mewujudkan pangan sejahtera sebagai pilar stabilitas makro ekonomi pertumbuhan inklusif dan menopang ketahanan pangan nasional. BI berperan strategis memperkuat pembiayaan sektor pertanian dan pangan. Serta digitalisasi ekosistem pangan.
Keenam, UMKM dan ekonomi kreatif sebagai mesin utama pertumbuhan inklusi dan sumber pertumbuhan baru perekonomian nasional. UMKM sebagai tulang punggung penciptaan lapangan kerja dan ekonomi rakyat. Mendukung digitalisasi bagi UMKM, peningkatan produktivitas dan perluasan akses pasar.
Ketujuh, keandalan digitalisasi sistem pembayaran. Solikin berpendapat transformasi sistem pembayaran akan diakselerasi secara konsisten sesuai cetak biru sistem pembayaran Indonesia 2030. Digitalisasi sebagai instrumen strategis berdampak menurunkan biaya transaksi, memperluas inklusi keuangan dan memperkuat kedaulatan ekonomi digital nasional. Penguatan infrastruktur dilakukan secara menyeluruh melalui sistem pembayaran seperti pengembangan BI FAST, dan BI RTGS.
Kedelapan, aksi bersama, sinergi dan kolaborasi. BI dan kementerian serta lembaga punya program untuk pembangunan, tapi menurut Solikin hal ini belum cukup. Dalam menghadapi persoalan yang semakin rumit BI tidak bisa bekerja sendiri tapi harus bersinergi untuk dorong transformasi ekonomi nasional menjadi lebih meningkat dan punya daya tahan.
Pada kesempatan yang sama anggota Komisi XI DPR, Ahmad Rizki Sadiq, menilai pemaparan Solikin sangat bagus tapi implementasinya bakal sulit. Setidaknya dalam kurun waktu 10 tahun terakhir struktur keuangan Indonesia posisinya masih bertahan ketimbang meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menjaga stabilitas ekonomi.
Politisi partai PAN itu menilai materi yang diusung Solikin terkesan text book, padahal yang diperlukan pemikiran out of the box. Misalnya, bagaimana fungsi BI menjaga moneter bisa diaplikasikan secara fiskal. Seperti kebijakan menurunkan bunga bank, tapi secara fiskal praktiknya tidak mudah karena banyak bank justru tidak menurunkan suku bunga. Hal ini terjadi karena ego sektoral antar lembaga.
“Saya mohon secara jelas ada pemikiran genuine yang keluar dari kebiasaan. Karena yang selama ini kita lihat, pertumbuhan ekonomi stagnan, mata uang kita juga melemah”, tutupnya.
