Kemajuan Pemerintah sudah cukup signifikan dalam keterbukaan pemerintah. Namun, masih ada kendala dalam pelaksanaannya.
Isu keterbukaan pemerintah Indonesia belum menjadi perhatian publik yang serius. Hal ini disampaikan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Keterbukaan Pemerintah Indonesia, Aryanto Nugroho. Pihaknya menilai komitmen pelaksanaan keterbukaan pemerintah Indonesia seharusnya menjadi agenda penting.
“Komitmen ini dibutuhkan dalam mengawal nilai-nilai keterbukaan pemerintah agar terus transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, dan inovatif,” kata Aryanto dalam sebuah diskusi, Rabu (7/2/2024) lalu. Ia menilai agenda keterbukaan pemerintah harus menjadi komitmen berkelanjutan mulai dari pemerintahan masa sekarang hingga masa mendatang.
Baca juga:
- KPA: Visi-Misi Capres-Cawapres Masih Memandang Sempit Persoalan Reforma Agraria
- Janji Ketiga Capres Buat Solusi Pendidikan Indonesia
- Adu Perspektif Ketiga Capres Soal Angka Harapan Hidup
Momen pemilu 14 Februari 2024 besok sayangnya belum diiringi perhatian atas agenda ini. Padahal, pergantian pemerintahan akan dimulai pada hari pemilu itu. Indonesia akan memilih Presiden dan Wakil Presiden baru. Aryanto menilai keterbukaan pemerintah tidak hanya untuk kemanfaatan substansial bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat luas.
Diskusi yang dihadiri Koalisi Masyarakat Sipil ini mengungkap pemerintah Indonesia sudah memberikan kemajuan cukup signifikan pada aspek keterbukaan. Ada ruang keterlibatan masyarakat sipil—dalam pengambilan kebijakan serta pengawasan penyelenggaraan pemerintah—lewat inisiatif global Open Government Partnership (OGP). Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu dari delapan negara penggagas OGP.
OGP adalah upaya mendorong terwujudnya nilai-nilai keterbukaan pemerintah. Nilai-nilai ini ialah transparan, partisipatif, akuntabel, inklusif, inovatif. Implementasinya melalui semangat kokreasi (co-creation) antara pemerintah dan masyarakat sipil.