Catatan Reflektif atas Pengujian-Pengujian UU Advokat
OPINI

Catatan Reflektif atas Pengujian-Pengujian UU Advokat

Beberapa waktu lalu, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie, mengungkapkan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UUA) termasuk undang-undang yang paling banyak dimohonkan pengujiannya ke MK. Sejak 2003 hingga 2006 sudah lima permohonan yang telah diputus MK.

•Bacaan 2 Menit
AH
Penulis Opini

 

Pasal mengenai Organisasi Advokat sudah mulai dipersoalkan bahkan sebelum Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) terbentuk pada 21 Desember 2004. Judicial review yang diajukan oleh APHI diajukan saat PERADI masih berwujud embrio yaitu Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI). Seperti diketahui, KKAI adalah wadah kerja sama delapan organisasi advokat yang disebut secara definitif di UUA.

 

Upaya hukum APHI ke MK pada saat itu dipicu oleh kebijakan pendataan ulang dan verifikasi advokat se-Indonesia yang dilaksanakan KKAI. KKAI berbekal wewenang yang diberikan oleh Pasal 32 ayat (3) UUA memulai kebijakan itu pada Juni 2003. APHI keberatan dengan biaya yang dibebankan dalam proses itu karena dianggap terlalu besar dan kemudian melayangkan judicial review. APHI menilai Pasal 32 ayat (3) diskriminatif terhadap organisasi advokat selain delapan yang disebut di dalam pasal tersebut.

 

Pada pertengahan 2006, giliran kebijakan pendataan ulang dan verifikasi advokat se-Indonesia yang dilaksanakan PERADI yang dipersoalkan oleh Sudjono dkk. Mereka mempersoalkan salah satu butir pengumuman pendataan ulang dan verifikasi advokat di sebuah media massa yang dianggap melanggar hak asasi mereka. Dalam permohonannya, Sudjono dkk menganggap PERADI mengancam eksistensi IKADIN dan profesi mereka sebagai advokat.

 

Sementara, karena PERADI dianggap bukan merupakan Organisasi Advokat yang dimaksud UUA dan kedelapan organisasi advokat yang disebut Pasal 32 ayat (3) telah gagal membentuk Organisasi Advokat yang diamanatkan UUA, Fatahilah Hoed, yang juga seorang calon advokat, mengajukan judicial review ke MK.

 

Meski pada akhirnya MK menolak permohonan-permohonan tersebut di atas, namun MK membuat sejumlah pendapat yang penting dalam sebagian putusan atas perkara-perkara tersebut. Dalam perkara Sudjono cs misalnya, MK menyatakan kedelapan organisasi pendiri PERADI tetap eksis namun kewenangannya sebagai organisasi profesi advokat, yaitu dalam hal kewenangan membuat kode etik, menguji, mengawasi, dan memberhentikan Advokat, secara resmi kewenangan tersebut telah menjadi kewenangan PERADI.

 

MK juga menyatakan bahwa kedelapan Organisasi Advokat pendiri PERADI tetap memiliki kewenangan selain kewenangan yang telah menjadi kewenangan PERADI, sehingga tidak dapat dikatakan bahwa Pasal 28 Ayat (1) UU Advokat meniadakan eksistensi kedelapan organisasi, yang karenanya melanggar prinsip kebebasan berserikat dan berkumpul sebagaimana diatur UUD 1945.

 

Dalam putusan perkara No.014/PUU-IV/2006 itu, secara tegas menyatakan PERADI sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri yang juga melaksanakan fungsi negara. Fungsi negara yang dimaksud oleh MK, dengan merujuk pada putusan atas perkara No. 006/PUU-II/2004, adalah kewajiban para advokat pada umumnya untuk memberikan akses pada keadilan bagi semua orang.

Amrie Hakim

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info