Catatan Seputar Gugatan Class Action yang Menghebohkan
OPINI

Catatan Seputar Gugatan Class Action yang Menghebohkan

Gugatan class action yang diajukan oleh lima peserta Ujian Profesi Advokat tanggal 4 Februari 2006 telah membikin geger. Lima orang yang gagal lulus ujian yang dimotori oleh M. Cholil Saleh ini mendaftarkan dua gugatan class action ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tergugatnya, Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) dan Panitia Ujian Profesi Advokat (PUPA).

•Bacaan 2 Menit
AH
Penulis Opini

Diolah dari berbagai sumber

 

Seperti disinggung sebelumnya, mekanisme gugatan perwakilan kelompok (class action) yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No.1 Tahun 2002 belum banyak dipahami oleh masyarakat. Misalnya saja, banyak peserta UPA 4 Februari, baik yang lulus maupun tidak lulus, yang panik ketika mengetahui mereka ikut disangkut-pautkan dalam gugatan tersebut. Ini, menurut penulis, sedikit banyak disebabkan mereka belum memahami benar mekanisme class action, atau lebih khusus lagi, pengertian anggota kelompok.

 

Namun, permasalahan itu seharusnya dapat diminimalisir jika para anggota kelompok mendapatkan informasi yang terang mengenai kedua gugatan tersebut. Sampai di sini, kita melihat betapa vitalnya peran dari pengumuman atau notifikasi bagi para anggota kelompok. Karena itu, kurangnya pemahaman para anggota kelompok mengenai gugatan tersebut menjadi indikator utama tidak maksimalnya penggugat dalam melakukan pengumuman/notifikasi.

 

Sampai artikel ini ditulis, penggugat baru melakukan pengumuman untuk perkara No. 168. Pengumuman dilakukan dua kali yaitu di Media Demokrat (25 Juli) dan Suara Pembaruan (4 Agustus). Pemilihan media tempat pengumuman menjadi persoalan karena majelis hakim memberikan kebebasan penuh kepada penggugat untuk menentukannya. Penggugat kemudian menjatuhkan pilihan pada kedua media seperti disebut di atas tanpa ada barometer yang jelas (misalnya, jumlah tiras atau penyebarannya di 18 kota di seluruh Indonesia).

 

Kuasa hukum PERADI-PUPA sempat meminta kepada majelis hakim agar pengumuman oleh penggugat dilakukan di dua media yaitu Kompas dan hukumonline.com. Permintaan demikian diajukan karena sebelumnya PERADI-PUPA menjadikan kedua media tersebut untuk mengumumkan informasi tentang pelaksanaan UPA 4 Februari. Selain tolok ukur pemilihannya jelas, penyebaran (daya jangkau) kedua media tersebut lebih memenuhi asas publisitas bagi seluruh anggota kelompok di 18 kota di Indonesia.

 

Tanggal pengumuman gugatan class action di media massa juga penting karena berkaitan dengan batas waktu 30 hari bagi anggota kelompok untuk menyatakan keluar (opt out) dari gugatan tersebut. Majelis hakim menghitung batas waktu 30 hari mulai dari tanggal pengumuman dimuat di media massa. Pengumuman di dua media massa berbeda membuat para anggota kelompok bertanya-tanya pengumuman di media yang mana yang diperhitungkan oleh majelis.

 

Ketidakjelasan pengumuman serta batas waktu 30 hari pada akhirnya merugikan para anggota kelompok di 18 kota di Indonesia yang hendak mengajukan pernyataan opt out ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jangankan mengajukan opt out, sebagian besar dari mereka bahkan tidak mengetahui adanya gugatan tersebut. Bahkan, ketika mereka akhirnya mengetahui gugatan tersebut mereka tidak mengetahui apakah masih ada waktu untuk mengajukan opt out ke pengadilan.

 

Saat persidangan pada 6 September, Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 168, Andriani Nurdin, menyatakan batas waktu 30 hari berakhir terhitung hari itu. Puluhan hingga ratusan pernyataan opt out yang diantar langsung maupun lewat pos pun dinyatakan tidak dapat diterima oleh kepaniteraan. Hingga hari terakhir batas waktu notifikasi, jumlah pernyataan opt out yang diterima pengadilan memang tidak signifikan. Tapi, penulis hampir yakin, itu lebih disebabkan banyak anggota kelompok yang tidak tahu-menahu mengenai adanya gugatan tersebut.

Amrie Hakim

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info