Belum meratanya pemahaman publik akan mekanisme class action juga dapat dilihat dari perbedaan sikap kedua majelis dalam kedua kasus tersebut. Untuk perkara No. 100 misalnya, setelah class action dinyatakan sah, ketua majelis langsung memerintahkan kedua pihak untuk melakukan mediasi. Sedangkan, untuk perkara No. 168, setelah class action dinyatakan sah, ketua majelis memerintahkan penggugat untuk melakukan notifikasi terlebih dulu. Hal inilah yang menjelaskan mengapa notifikasi perkara No. 168 dilakukan lebih awal ketimbang No. 100 meski pemeriksaan perkara yang disebut pertama dilakukan lebih dulu.
Untuk perkara No. 100, sampai dengan 13 September pihak penggugat belum melakukan pengumuman di media massa. Padahal, perintah pengumuman itu telah ditetapkan oleh majelis hakim pada 9 Agustus atau lebih dari 30 hari sebelumnya. Dengan belum diumumkannya notifikasi di media massa, maka batas waktu 30 hari belum jelas. Namun, celakanya salah satu kuasa hukum penggugat melalui hukumonline.com mengumumkan bahwa waktu notifikasi perkara No. 100 telah habis sejak 6 September.
Pernyataan kuasa hukum penggugat seperti di atas merupakan indikasi lain bahwa mereka tidak sungguh-sungguh membela kepentingan anggota kelompok, bahkan cenderung menghalang-halangi para anggota kelompok untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai gugatan No. 100. Dilihat dari sudut pandang ini, perbuatan penggugat sebagai wakil kelompok bertentangan dengan apa yang diatur dalam Pasal 2 huruf c Perma No. 1/2002.
Perma No. 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 2 Gugatan dapat diajukan dengan mempergunakan tata cara Gugatan Perwakilan Kelompok apabila: a. Jumlah anggota kelompok sedemikian banyak sehingga tidaklah efektif dan efesien apabila gugatan dilakukan secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam satu gugatan; b. Terdapat kesamaan fakta atau peristiwa dan kesamaan dasar hukum yang digunakan yang bersifat substansial, serta terdapat kesamaan jenis tuntutan diantara wakil kelompok dengan anggota kelompoknya; c. Wakil kelompok memiliki kejujuran dan kesungguhan untuk melindungi kepentingan anggota kelompok yang diwakilinya; d. Hakim dapat menganjurkan kepada wakil kelompok untuk melakukan penggantian pengacara, jika pengacara melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kewajiban membela dan melindungi kepentingan anggota kelompoknya. |
Jika benar kuasa hukum penggugat dan/atau penggugat sebagai wakil kelompok memanfaatkan ketidaktahuan atau minimnya informasi yang diserap anggota kelompok untuk kepentingan mereka sendiri, maka sudah jelas hal yang demikian bertentangan dengan semangat dan hakikat dari gugatan class action itu sendiri.
Lepas dari itu, ada kepentingan yang jauh lebih besar yang harus dipikirkan baik oleh kelima penggugat maupun PERADI yaitu nasib para calon advokat, khususnya yang tersangkut dalam kedua perkara tersebut. Para calon advokat, baik yang tidak lulus mapun yang lulus ujian, telah banyak berkorban materil maupun immateril demi menapaki satu-demi-satu jenjang untuk menjadi advokat. Mungkin pengorbanan yang tidak kalah mahalnya perlu juga dipikirkan oleh kedua belah pihak yang bersengketa demi kepentingan masa depan profesi advokat ke depan. Wallahu �alam.
*) Penulis bekerja di PERADI. Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
















