Beberapa pekan terakhir, ruang publik kita dihangatkan oleh gelombang pelarangan pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Dari kampus di Mataram hingga Ternate, kegiatan menonton bareng (nobar) yang seharusnya menjadi ajang dialektika justru berujung pada pembubaran sepihak.

Alasan yang dikemukakan seringkali seragam: masalah administratif, ketiadaan izin, hingga potensi gangguan kondusivitas. Namun, jika dibedah secara mendalam, fenomena ini menunjukkan adanya anomali serius dalam cara birokrasi institusi publik memaknai hak atas informasi.
Alih-alih melihatnya sebagai persoalan teknis perizinan, pelarangan ini harus dibaca sebagai reduksi terhadap hak konstitusional warga negara sekaligus bentuk patologi birokrasi yang mengancam pilar-pilar demokrasi.
Mengulang Trauma Historis
Untuk memahami mengapa fenomena ini begitu mengkhawatirkan, kita perlu menengok kembali jati diri hukum kita. Ada satu instrumen yang menjadi kompas penunjuk arah apakah kita sedang bergerak menuju kematangan demokrasi, atau justru sedang mengalami regresi menuju segregasi informasi. Instrumen tersebut adalah UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
Secara historis, UU KIP adalah sebuah proklamasi korektif yang lahir untuk memutus rantai 'DNA' rezim kerahasiaan (state secrecy) yang telah mendarah daging selama dekade Orde Baru. Pada masa itu, negara memonopoli narasi dan memposisikan informasi sebagai instrumen kontrol, bukan hak warga.
UU KIP hadir untuk mendekonstruksi logika tersebut, mengubah paradigma dari Information as Power (informasi sebagai alat kekuasaan) menjadi Information as a Public Right (informasi sebagai hak publik). Maka, ketika hari ini birokrasi kembali menggunakan dalih-dalih administratif untuk membatasi informasi, kita seolah sedang melihat upaya menghidupkan kembali hantu otoritarianisme yang bersembunyi di balik tumpukan dokumen perizinan.
Secara filosofis, hubungan antara warga negara dan informasi menyentuh titik paling fundamental dalam kontrak sosial demokrasi. Informasi adalah 'oksigen' kedaulatan; tanpa akses terhadap informasi yang jujur, rakyat mustahil dapat merumuskan keputusan politik yang sadar dan kritis. Negara dan seluruh badan publik—termasuk universitas—memiliki kedudukan sebagai pemegang mandat (trustee), bukan pemilik (owner) atas informasi.
















