Konsep Public Trust Doctrine menegaskan bahwa informasi mengenai kebijakan publik, termasuk dampak-dampak sosial-ekologis dari sebuah proyek strategis adalah aset publik yang dikelola oleh negara.
Oleh karena itu, ketika sebuah institusi menutup akses terhadap karya yang memotret realitas kebijakan, mereka secara eksistensial sedang melakukan cedera janji terhadap mandat publik. Mereka memposisikan ego sektoral birokrasi di atas kedaulatan warga, sebuah tindakan yang dalam terminologi demokrasi dapat disebut sebagai 'pengkhianatan intelektual' terhadap hak untuk tahu.
Film sebagai Informasi Publik
Langkah awal dalam membedah sengkarut ini adalah mendudukkan kembali posisi film dokumenter dalam rezim hukum informasi. Selama ini, film seringkali tereduksi dalam kotak sempit sebagai produk estetika atau hiburan semata. Namun, jika merujuk pada UU KIP, batasan 'informasi' memiliki cakupan yang melampaui dokumen tertulis di atas meja birokrat.
Pasal 1 angka 1 UU KIP secara progresif menetapkan bahwa informasi mencakup keterangan, gagasan, dan pesan yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca dalam berbagai format.
Jika ditonton keseluruhan, film Pesta Babi sejatinya adalah sebuah dokumen elektronik audio-visual yang dapat menjadi 'informasi alternatif' yang berfungsi menyeimbangkan informasi resmi pemerintah. Film ini menjadi instrumen publik yang krusial untuk memonitor sejauh mana proses pengambilan keputusan publik berdampak pada hak-hak warga.
Menolak pemutarannya bukan hanya persoalan sensor karya, tetapi juga upaya memutus aliran data yang dibutuhkan warga untuk melakukan penilaian terhadap kinerja negara.
Lebih jauh lagi, Pasal 4 UU KIP secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk tidak sekadar mengetahui, tetapi juga menghadiri pertemuan publik guna memperoleh informasi. Pemutaran film yang diikuti dengan diskusi di ruang akademik adalah bentuk pertemuan publik yang sah dan dilindungi undang-undang.
















