Institusi pendidikan, yang secara filosofis merupakan laboratorium keterbukaan, seharusnya menjadi entitas yang paling depan dalam menjamin kemudahan akses informasi, bukan justru menjadi garda depan penapisan informasi atas nama ketertiban administratif.
Ketakutan administratif ini mencerminkan loyalitas ganda birokrasi yang akut. Di satu sisi, birokrasi kampus terikat pada kewajiban hukum untuk melindungi kebebasan akademik dan hak informasi publik sesuai mandat UU KIP. Di sisi lain, mereka terjepit oleh tekanan struktur kekuasaan di atasnya yang seringkali melihat kritik audio-visual sebagai ancaman stabilitas.
Pilihan untuk melarang pemutaran film atas dasar prosedur administratif adalah jalan pintas yang merugikan integritas institusi itu sendiri. Tindakan ini merupakan bentuk onrechtmatige overheidsdaad (perbuatan melawan hukum oleh penguasa) karena mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), khususnya asas kepastian hukum dan asas kepentingan umum.
Dengan menggunakan prosedur sebagai instrumen penindas, institusi publik tersebut sejatinya tengah merobek kontrak sosialnya sendiri dengan masyarakat.
Kewajiban Uji Konsekuensi
Dalam nalar hukum yang sehat, prinsip keterbukaan adalah kaidah utama, sementara kerahasiaan adalah pengecualian yang amat sempit (limited exemption). Rezim UU KIP sebenarnya telah menyediakan barikade mekanisme yang sangat ketat jika sebuah Badan Publik ingin membatasi atau mengecualikan informasi melalui instrumen yang disebut sebagai "Uji Konsekuensi".
Sebagaimana diamanatkan Pasal 19 UU KIP, sebuah informasi tidak bisa dinyatakan tertutup hanya karena ia mengandung kritik atau potensi kegaduhan. Pengecualian tersebut harus bersandar pada daftar limitatif dalam Pasal 17 UU KIP, yang mencakup informasi yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu perlindungan hak atas kekayaan intelektual, membahayakan pertahanan dan keamanan negara, hingga mengungkapkan kekayaan alam atau rahasia pribadi seseorang.
Namun, yang seringkali diabaikan oleh para birokrat kampus adalah bahwa keberadaan daftar "rahasia" di Pasal 17 tersebut tidak memberikan kewenangan otomatis untuk melarang. Pasal 19 mewajibkan Badan Publik untuk membuktikan secara nyata dan tertulis bahwa dampak buruk yang timbul jika informasi tersebut dibuka akan jauh lebih besar daripada kepentingan publik untuk mengetahuinya.
















